Banjarmasin, Sonora.ID - Memasuki bulan kedua pandemi CoVID-19, DPRD Kalimantan Selatan menemukan adanya penurunan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 50 persen di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hal itu terungkap saat monitoring beberapa waktu lalu ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tapin.

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Imam Suprastowo, menuturkan jika pihaknya menemukan adanya penurunan yang sangat signifikan dari sektor tersebut.

Baca Juga: UPDATE: Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 di Jatim 1.031 Positif

Padahal selama ini Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu penyumbang besar pendapatan daerah.

Kondisi ini diakuinya tidak dapat disalahkan ke salah satu pihak saja, mengingat terjadi hampir di seluruh daerah.

Apalagi pandemi Corona masih berlangsung dan tentunya merubah prioritas masyarakat yang juga harus bertahan dalam situasi seperti sekarang.

Baca Juga: Pandemi Covid-19, Pelindo IV Tetap Layani Logistik Masyarakat

Kendati demikian, Komisi II juga menemukan kondisi yang berbeda dari monitoring di Kabupaten Tapin.

"Di Kabupaten Tapin yang bersebelahan justru sebaliknya, masih aman. Penurunan masih di bawah 1 persen," tuturnya.

Ia belum dapat memastikan penyebab perbedaan penurunan tersebut karena situasi yang cenderung dinamis.

“Kita optimis CoVID-19 ini bisa selesai 1 hingga 2 bulan ke depan, tetapi tentunya dampaknya ini yang perlu kita cermati,” tambahnya lagi.

Baca Juga: #MayDay di Tengah Wabah Covid-19, FSPMI Kalsel Pilih Bagikan Sembako

Politikus PDI Perjuangan ini menilai adanya korelasi antara pandemi yang terjadi sekarang dengan daya beli masyarakat atau kemampuannya membayar sejumlah kewajiban. Termasuk kewajiban untuk membayar pajak kendaraan.

Bahkan untuk pembelian kendaraan baru di dealer juga ada kecenderungan turun drastis karena adanya upaya masyarakat untuk mengalihkan uangnya guna bertahan hidup.

Saat ini diakui Imam, prioritas masyarakat adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak dapat memastikan kapan wabah Corona akan berakhir.

Ditambah lagi dengan terpuruknya sektor ekonomi yang berimbas pada banyaknya karyawan yang dirumahkan tanpa upah atau bahkan di-PHK oleh perusahaannya.

Baca Juga: Pasien Positif Covid-19 Melonjak Naik, Kebutuhan APD Meningkat