“H-7 sudah dibentuk posko nantinya di Disnakertrans Kalsel, saya yakin banyak pengaduan karena CoVID-19 ini sebagian saja yang di-PHK, tapi yang dirumahkan banyak sekali,” tambahnya lagi.

Sementara itu, Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Selatan, Sumarlan, mengatakan surat edaran tersebut bisa menjadi senjata bagi perusahaan yang nakal, karena baru diterbitkan di tanggal 6 Mei lalu.

“Kami tetap mengimbau kepada perusahaan untuk tetap berpedoman pada Permenaker Nomor 06 Tahun 2016, dan bukan berpedoman pada surat edaran,” tuturnya.

Baca Juga: PDAM Beri Bantuan Sembako Bagi Warga Terdampak Covid-19 di Makassar

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua APINDO Kalimantan Selatan, Salim Fahri, mengatakan bahwa pihaknya tetap meminta kepada perusahaan untuk membayar THR yang menjadi hak para pekerja.

Bahkan setiap tahun, pengurus APINDO menurutnya turun langsung ke daerah untuk mendata perusahaan mana saja yang tidak memenuhi kewajibannya.

Seperti diketahui, pembayaran THR bagi para pekerja menjadi sorotan karena banyaknya yang menjadi korban PHK atau bahkan dirumahkan oleh perusahaan.

Lemahnya kemampuan keuangan perusahaan dikhawatirkan menjadi alasan bagi perusahaan untuk tidak membayarkan THR secara penuh berupa satu kali gaji pokok, atau bahkan meniadakan sama sekali tunjangan yang menjadi harapan di bulan Ramadhan itu.

Baca Juga: Pengamat Tegaskan Bahwa Kartu Pra Kerja Berbeda dengan BLT

TERKINI

40 Ucapan Hari Guru Nasional 2024 untuk Wali Kelas, Paling Menyentuh Hati

22 November 2024 14:00 WIB

Sinopsis 'Werewolves' Ketika Supermoon Merubah Manusia jadi Serigala

22 November 2024 13:55 WIB

3 Arti Mimpi Naik Kapal Laut yang Konon Menandakan Perbaikan Hidup

22 November 2024 13:40 WIB

Kode Redeem Capybara Go! 22 November 2024 Terbaru, Ini Cara Tukarnya

22 November 2024 13:15 WIB