Makassar, Sonora.ID - Perum Damri Makassar menghentikan operasional moda transportasi massal bus rapid transit (BRT) hingga waktu yang belum ditentukan.

Manager Usaha Damri Cabang Makassar Misran Hakim mengatakan, penghentian operasional BRT tersebut lantaran biaya operasional yang terus membengkak, sementara pihaknya terus mengalami kerugian.

Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab meruginya BRT, antara lain hadirnya transportasi online serta mewabahnya virus corona.

 Baca Juga: 54 Milyar Dana Jaring Pengaman Sosial Dialokasikan Pemkot Palembang

"Biaya operasional BRT setiap hari sebesar 600 ribu, sementara pemasukan nol," ujar Misran.

Misran menuturkan, sebelumnya Perum Damri sempat menjalankan BRT namun hanya di satu koridor. Akan tetapi, dirinya mengakui bahwa pelayanan BRT tersebut tidak maksimal.

"Satu koridor beroperasi di jalan AP Pettarani, tapi karena adanya proyek jalan tol layang jadinya tidak maksimal," keluhnya.

 Baca Juga: Imported Case, 1 Orang Dinyatakan Positif Covid-19 di Denpasar

Saat ini, lanjut Misran, pihaknya masih menunggu bantuan subsidi baik dari pusat maupun pemerintah provinsi untuk melanjutkan jalannya BRT.

Selama subsidi belum ada, pihaknya terpaksa memberhentikan operasional BRT.

Di sisi lain, proyek pengembangan bus rapid transit (BRT) di Kota Makassar tengah berjalan. Bahkan studi kelayakan awal untuk implementasinya terus dimatangkan.

Survei pengembangan BRT ini merupakan implementasi proyek Sustainable Urban Transport Programme Indonesai (SUTRI NAMA) dan komponen Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project (INDOBUS).

 Baca Juga: Enggan Ikuti Rapid Test, Pedagang di Banjarmasin Dijemput Paksa Aparat

Proyek BRT modern tersebut merupakan hibah dari lembaga German yang mendorong Kota Makassar sebagai kota percontohan.

Kepala UPT Transportasi Mamminasata Prayudi Syamsibar menjelaskan, proyek pengembangan BRT dilakukan secara bertahap.

"Awalnya studi kelayakan proyek tersebut direncanakan hingga Juli 2020, selanjutnya pembuatan detail engineering desain (DED) termasuk masterplan. Tahun 2021 mulai pengerjaan fisiknya hingga ditarget rampung tahun 2022 mendatang," ungkap Prayudi beberapa waktu lalu. 

Baca Juga: Anggota Komisi IX DPR RI Protes Kenaikan Iuran BPJS, Masyarakat Dipermainkan