Banjarbaru, Sonora.ID - Menindaklanjuti hasil rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2019 dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Panitia Khusus (Pansus) I LKPj DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tapin dan Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Ketua Pansus I, Dra. Hj. Rachmah Norlias, selaku pimpinan rombongan mengatakan kunjungan kerja ini lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat desa.

Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipilih sebagai sampel.

Baca Juga: Bang Dhin Dorong Percepatan Pengadaan Alat Tes PCR di Banjarbaru

Hasil temuan di lapangan ini nantinya yang akan dibahas dan dijadikan rekomendasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Tapin, Drs. Rahmadi, didampingi Kabid Bina Pemdes Umar Faisal, dan Kabid Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Iwan Satriansyah, mengungkapkan bahwa berkat bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, salah satu desanya, yakni Desa Beringin B Kecamatan Candi Laras Selatan berhasil menjadi desa yang maju.

Berkat bantuan tersebut, Iwan lebih jauh menjelaskan bahwa desa (Beringin) ini belum pernah mengucurkan penyertaan modal dari dana desa.

Bahkan berhasil memanfaatkannya sehingga desa memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes) sekitar 10 juta pada tahun 2019 lalu.

Baca Juga: Gubernur Kalsel Siapkan Lahan 2 Hektar untuk Makam Jenazah Covid-19

Namun demikian, dari pertemuan tersebut, juga diketahui masih ada 1 (satu) desa yang masuk dalam kategori desa sangat tertinggal di perbatasan Tapin dan HSS.

Hal ini dikarenakan kondisi geografis dari desa tersebut cukup terisolir dan akses jalan menuju ke desa tersebut juga sangat sulit dilalui.

“Di Kabupaten Tapin, selain mendapatkan laporan tentang keberhasilan desa dalam memanfaatkan dana bantuan dari Pemprov, kami juga menemukan masih ada satu desa yang sangat tertinggal. Di mana kondisinya sangat memprihatinkan karena akses jalan masuk (infrastruktur) yang sangat sulit," ujar Ketua Komisi I usai melakukan pertemuan dengan DPMD Tapin dan DPMD HSS, Jum’at (15/5).

Untuk itu, pihaknya berjanji akan menyampaikan informasi ini kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat ditangani dengan segera oleh dinas terkait.

Baca Juga: Tidak Pakai Masker Warga Pelintas Batas Di Minahasa Dipulangkan

Di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, rombongan Pansus I diterima oleh Sekretaris (Plt) Kadis PMD Kabupaten HSS, Subagio.

Dari paparan yang disampaikan, politisi Partai Amanat Nasional ini menilai, sudah ada kemajuan dan sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal.

Meski masih ada desa tertinggal tapi ke depannya diharapkan bisa lebih ditingkatkan dalam hal pembinaannya, salah satunya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Di HSS, memohon adanya bantuan permodalan untuk BUMDes. Mudah-mudahan Tim Anggaran dari DPRD Provinsi bisa memfasilitasi permintaan ini. Tapi ini bukan untuk Kabupaten HSS saja nantinya kita usulkan. Jadi semua kabupaten/kota nanti akan dicoba untuk bisa diberikan bantuan modal, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Selatan," tandas Rachmah Norlias.

Baca Juga: Imported Case, 1 Orang Dinyatakan Positif Covid-19 di Denpasar