Banjarmasin, Sonora.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin, menyoroti penanganan pencemaran lingkungan di Bumi Lambung Mangkurat.

SOPD terkait langsung dikumpulkan untuk turut serta dalam aksi penanganan pencemaran lingkungan yang mengancam ekosistem.

“Jadi kami minta seluruh SOPD bisa melakukan koordinasi terpadu agar dapat melakukan rencana aksi terkait pencemaran, karena lingkungan merupakan masa depan bangsa dan anak cucu kita,” ujarnya.

Baca Juga: Pertamina Pastikan Pasokan LPG di Sulawesi Aman Hingga Hari Raya

Beberapa upaya menurutnta sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, selaku leading sector yang bergerak di bidang lingkungan.

Di samping itu, Ia menilai bahwa perbaikan-perbaikan perencanaan kegiatan anggaran perlu dilakukan seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), sebagai salah satu evaluasi Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) penggunaan APBD tahun anggaran 2019.

Dengan begitu nantinya, dewan dapat mendukung alokasi anggaran yang memadai.

Baca Juga: Kabar Baik, Posko Induk Makassar Kembali Dibanjiri Paket Bantuan

Terkait pencemaran lingkungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Hanifah Dwi Nirwana, mengungkapkan bahwa masalah pencemaran di daerah ini, menjadi perhatian yang sangat penting bagi dinasnya.

Namun salah satu hal penting untuk diketahui, yaitu pada fase sebelumnya, lebih banyak sisi koordinasi dan fasilitasi yang cenderung pasif.

Padahal Dinas Lingkungan Hidup ingin mengambil peran lebih untuk dapat melakukan intervensi dalam membantu menangani masalah pencemaran.

Untuk itu, pada tahun ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi mencoba menyusun skenario yang tepat, meskipun harus tertunda akibat pandemi CoVID-19 yang merubah hampir seluruh rencana.

“Tapi kami tidak berkecil hati dan tetap mencoba berbagai skema, dan lebih pada pencegahan," ungkapnya.

Baca Juga: Disdak Sulawesi Selatan Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil Saat Lebaran

Ia mengakui, dengan segala keterbatasan pihaknya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan, kendati hanya melalui emai maupun surat-menyurat dengan lebih ketat lagi dengan memintakan eviden-eviden khususnya dari perusahaan.

Untuk masalah pencemaran, tambahnya lagi, pihaknya akan menanganinya secara lebih detail dan koordinasi lebih intensif lagi dengan kabupaten/kota, namun juga berharap pada anggaran perubahan nanti bisa mendapat dana untuk dapat langsung intervensi di lapangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Ia juga menyebutkan bahwa terkait pencemaran, seperti di Sungai Satui, disebabkan tingginya kadar bakteri e-Coli, serta kandungan Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD).

Baca Juga: Update Bali, Terdapat Lima Kasus Baru Positif Covid-19 di Denpasar

Tetapi ranahnya lebih kepada sikap atau attitude, yaitu bagaimana membangun dan membiasakan masyarakat untuk hidup lebih sehat, terutama karena lingkungan hidup memang menjadi prioritas karena menyangkut pelayanan dasar.

”Kami melakukan pendekatan melalui pokja MPL, PPSP, dan berupaya intens untuk sinerji dengan SOPD lain, seperti ESDM, PUPR dan Perkim yang membantu untuk mencapai Indeks Kualitas Air (IKA) yang lebih baik lagi," pungkasnya

Baca Juga: Pertamina Pastikan Pasokan LPG di Sulawesi Aman Hingga Hari Raya