Sonora.ID - Sudah menjadi rahasia umum bahwa wabah virus corona ini membawa dampak yang sangat besar dalam aspek perekonomian Indonesia, bahkan dunia.

Tak sedkit masyarakat yang terpaksa dirumahkan karena adanya wabah ini, bahkan banyak juga yang terpaksa harus di-PHK.

Hal ini juga lah yang menjadi salah satu faktor dan alasan pemerintah untuk saat ini kembali mengusahakan kegiatan perekonomian untuk bisa berjalan, meski dengan berbagai protokol kesehatan.

Baca Juga: Pandemi Covid-19, Pengangguran di Sulut Bertambah 4.000 Orang

Sama dengan yang diungkapkan oleh Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penganan Covid-19, Doni Monardo, bahwa pemerintah sedang memberlakukan kebijakan penanganan virus ini secara paralel.

Khususnya adalah dalam sektor perekonomian, yaitu dengan membuka kembali 9 sektor ekonomi yang dianggap berisiko rendah namun memiliki pengaruh yang besar.

Baca Juga: Ridwan Kamil Keluarkan Panduan AKB 30, Zona Hijau: Perkantoran Beroperasi Normal

Langkah ini dilakukan karena melihat banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan karena roda perekonomian masih harus terus berputar.

“Kami mencoba merangkum dan merumuskan program paralel agar masyarakat tidak terpapar Covid-19, tetapi juga tidak terpaksa di-PHK,” ungkap Doni.

Pihaknya menyatakan bahwa bersama dengan pemerintah pusat, saat ini Gugus Tugas tengah merancang program untuk tidak menambah jumlah korban PHK.

Baca Juga: PSBB DKI Dilanjut Masa Transisi, Perkantoran Baru Boleh Beroperasi Tanggal 8 Juni

Salah satu bagian dari program tersebut adalah mendata daerah yang memiliki risiko tinggi dan rendah pada virus ini.

Selain itu, pihaknya juga menyebutkan bahwa pemerintah sudah kembali membuka 9 sektor ekonomi yang berisiko rendah namun memberikan dampak yang cukup besar dalam perekonomian masyarakat.

Sektor tersebut adalah perminyakan, pertambangan, industri, konstruksi, pertanian dan peternakan, perkebunan, perikanan, logistik, dan transportasi barang.

Baca Juga: Antisipasi Gelombang PHK, Gubernur Sulsel Bakal Izinkan Mal Buka