Banjarmasin, Sonora.ID - Putusnya hubungan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan BPJS Kesehatan akibat sulitnya birokrasi dalam pemberian kebijakan untuk pengobatan Aliqa Azzahra, bayi berusia 4 bulan asal Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, yang mengalami jantung bocor bawaan mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Saat dihubungi Smart FM pada Kamis, (11/06) siang, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mendengar langsung kronologis dan alasan dari Bupati Barito Kuala, Noormiliyani, terkait pemutusan kerjasama saat monitoring ke daerah tersebut pada Rabu lalu.

Dari hasil pembicaraan tersebut, pihaknya juga menyatakan dukungan atas langkah tegas yang diambil Bupati Barito Kuala yang merasa sangat disulitkan dengan kakunya birokrasi yang diterapkan lembaga penjamin kesehatan itu.

Baca Juga: Antrean Panjang, Swab Massal di Banjarmasin Dihentikan Sementara

“Karena buat kami untuk apa ada BPJS apabila tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Apalagi sulitnya birokrasi dalam pengajuan aplikasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk keluarga menengah ke bawah di daerah tersebut sudah yang ketiga kalinya terjadi.

Penghentian kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan dinilai pilihan yang tepat agar tidak ada kejadian serupa di kemudian hari.

Baca Juga: PSIS Siap Patuhi Protokol Kesehatan Jika Kompetisi Dilanjutkan

Politikus Partai Gerindra ini juga meminta BPJS Kesehatan untuk lebih bijak dalam penerapan regulasi untuk pengajuan kepesertaan maupun dalam melayani klaim yang diajukan oleh masyarakat.

Aspek kemanusiaan menurutnya sudah seharusnya dikedepankan dalam pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat.

“Bukan hanya berorientasi pada keuntungan semata,” tambahnya lagi.

Ia berharap kasus yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala tidak terulang di 12 kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan, yang tentunya memberikan preseden buruk bagi pelayanan BPJS Kesehatan sebagai lembaga penjaminan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Lantas bagaimana dengan jaminan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu di daerah tersebut pasca putusnya kontrak?

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menurutnya akan mengoptimalkan dana alternatif untuk menjamin kesehatan masyarakat kurang mampu.

“Sebagaimana yang disampaikan Ibu Bupati kemarin, Pemkab Batola akan mengoptimalkan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah),” pungkas Lutfi.

Baca Juga: Sulsel Terima Donasi Tiga Unit Ventilator Dari Gesit Foundation

TERKINI

Pemkot Bandung Jamin Selama Nataru Stok Pangan Aman

23 Desember 2024 13:10 WIB

Apel Gelar Pasukan, Daop 2 Siap Mulai Posko Angkutan Nataru

23 Desember 2024 13:05 WIB

Lirik Lagu 'Melepas Pelukan Ibu' - Kunto Aji

23 Desember 2024 13:00 WIB

Lirik dan Arti Lagu 'Ransom' dari Lil Tecca

23 Desember 2024 12:37 WIB