Makassar, Sonora.ID - Pemerintah Kota Makassar tengah menyusun skenario lelang jabatan di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19. Promosi terbuka tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Basri Rakhman mengatakan saat ini tercatat ada 10 organisasi perangkat daetah tanpa pejabat definitif, mengenai tekhnis pelaksanaan lelang, pihaknya menunggu petunjuk Pj Wali Kota.
Baca Juga: Pemkot dan BKPP Kota Bandung Lelang Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama
Pihaknya menyebut OPD tanpa pimpinan defenitif diantaranya Dinas Kearsipan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penataan Ruang dan Dinas Pendidikan.
Selanjutnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Sekretaris DPRD Makassar.
Baca Juga: Imbas Lelang Keperawanan Orang Tua Sarah Keihl Murka Hingga Harus Berurusan dengan Pihak Berwajib
Basri mengaku OPD tersebut sementara dijabat Pelaksana Tugas yaitu sekretaris dinas yang bersangkutan.
Pihaknya juga memaparkan lelang jabatan berpotensi ditangguhkan seiring banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.
"Kita tunggu petunjuk Pj Wali Kota, apalagi kami tidak punya anggaran khusus itu pasca anggaran di recofusing akibat Covid," papar Basri saat ditemui, Senin 15 Juni 2020.
Baca Juga: Tuntut Transparansi Anggaran Covid-19, Mahasiswa Makassar Berunjuk Rasa
Basri menambahkan pejabat eselon dua yang akan pensiun masih bertambah pada tahun ini.
Terdiri dari Staf Ahli Wali Kota dan sejumlah kepala dinas. Kepala dinas yang dimaksud Kepala Kesbangpol Jamaing, Kepala Dinas Kebudayaan, Andi Abdullah dan Kepala Dinas Kesehatan Naisyah T Azikin.
Baca Juga: Wawalkot Balikpapan Himbau Warga Tak Mengintimidasi Pasien Covid-19