Adaptasi yang diperlukan, sambung Dodi, berupa platform dalam jaringan (daring), dan digitalisasi.
"Tapi, pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur pendukungnya," pungkasnya.
Salah satu dampak pandemi Covid-19 adalah bertambahnya jumlah masyarakat miskin, mereka membutuhkan uluran tangan seluruh pihak yang peduli, terutama pemerintah.
Di sisi lain, pihaknya juga berbicara bahwa transparansi penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 adalah faktor yang paling utama.
Baca Juga: Pertamina Dorong Kebangkitan UMKM Lewat Program Pinky Movement
Dodi mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggandeng aparat penegak hukum untuk mengawasi transparansi penggunaan dana bansos tersebut.
"Di dalamnya itu ada kejaksaan, kepolisian, BPK, BPKP, juga dengan KPK," ujarnya.
Menurut Dodi, pelibatan kpk oleh pemerintah daerah, karena ada koordinasi supervisi di dalamnya.
Sementara, aparat pemeriksa internal, harus mengawasi transparansi penggunaan dana bansos tadi.
"Mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai implementasi di lapangan," pungkasnya.