MUARA KOMAM, Sonora.ID - Status Kalimantan Timur yang ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru akan memberikan dampak langsung terhadap Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga yang berbatasan langsung.

Hal itu tentunya memerlukan pembenahan administrasi tapal batas untuk menghindari munculnya sengketa di kemudian hari.

Diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rachmah Norlias, usai monitoring ke lokasi perbatasan Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur di Kabupaten Paser pada awal pekan ini, (22/06).

Baca Juga: Tinjau Perbatasan, Ketua DPRD Kaltim Harapkan Gerbang Dibenahi

Dari pantauan langsung ke batas antar dua provinsi, pihaknya menilai perlunya tertib administrasi di kedua daerah.

Tapal batas menurutnya bukan hal sepele dan harus benar-benar dikoordinasikan dengan baik bersama pemerintah dan legislatif daerah tersebut.

“Momen pertemuan ini sangat baik untuk melihat batas wilayah administrasi kita, antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur,” tutur politisi PAN ini.

Baca Juga: Pantau Gerbang Ibu Kota Baru, DPRD Kalsel Kunjungan Kerja ke Kaltim

Rachmah menilai, kuatnya sinergitas dan jelasnya batas-batas antar kedua provinsi akan memudahkan pemerintah masing-masing daerah untuk melakukan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perbatasan.

Sehingga potensi terjadinya sengketa lahan di tapal batas dapat diminimalisir dan mengurangi risiko konflik.

Apalagi batas wilayah di titik tersebut hanya dipisahkan oleh gerbang perbatasan, yakni di Kecamatan Jaro – Kabupaten Tabalong untuk sisi Kalimantan Selatan dan Kecamatan Muara Komam – Kabupaten Paser untuk sisi Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, Amah, panggilan akrabnya, mengungkapkan bahwa monitoring tapal batas tidak hanya di wilayah Kalimantan Timur, tetapi juga di titik perbatasan dengan Kalimantan Tengah yang juga berbatasan jalur darat.

Baca Juga: Bantu Sterilisasi Masif Penjuru Kota, PMI Pusat Bantu Mobil Gunner dan Sprayer

“Setelah ini kami akan lanjutkan monitoring ke Kalimantan Tengah,” tambahnya lagi.

Monitoring yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ke perbatasan dengan Kalimantan Timur, diakui bertujuan untuk meninjau kondisi tapal batas dengan provinsi tersebut.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari penetapan dua daerah di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru untuk menggantikan DKI Jakarta.

Baca Juga: Kurva Covid-19 Juli di Kalimantan Selatan Diprediksi Melandai

Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga IKN akan menjadi jalur utama akses darat ke daerah tersebut, seperti untuk menjadi jalur pengiriman logistik dari pelabuhan atau distribusi bahan pangan.

TERKINI

Soal dan Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Halaman 131-135 Kurikulum Merdeka

25 November 2024 19:50 WIB

Sinopsis Drama China The Land Of Warriors 2 dan Daftar Nama Pemainnya

25 November 2024 19:50 WIB

Bawaslu Kota Pontianak Gelar Rakor Mantapkan Sinergitas Bersama Stakeholder Sukseskan Pemilihan Serentak

25 November 2024 19:05 WIB

Arena Pickleball Segera Hadir, Dispora Kaltim Siapkan Anggaran 2025

25 November 2024 19:02 WIB