Sonora.ID - Pandemi covid-19 sangat memberikan dampak pada berbagai sektor di Indonesia terutamam sosial ekonomi.
Atas dasar hal tersebut hingga kini pemerintah berusaha sekuat tenaga dengan membuat kebijakan yang dapat meringankan masyarakat.
Berbagai bantuan disalurkan kepada para masyarakat yang secara langsung terdampak perekonomiannya karena adanya pandemi ini.
Baca Juga: Sulawesi Selatan Sabet Tiga Penghargaan Inovasi Daerah Era New Normal
Selain memberikan bantuan, pemerintah juga masif menggalakan rapid test massal Covid-19.
Hal ini dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui seberapa luas Covid-19 yang terlah berkembang di Indonesia.
Rapid tes, tes PCR atau swab test juga masih terus dilakukan secara masif terutama di beberapa kawasan zona Merah.
Baca Juga: Pendakian Gunung Lawu Melalui Jalur Candi Cetho Mulai Dibuka
Namun sayangnya, gerakan tes masal tersebut tidak sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Akibatnya banyak warga yang keberatan melakukan rapid test karena harga untuk sekali test terbilang mahal.
Wakil ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan dalam keadaan sulit seperti saat ini masyarakat harusnya tidak ditambah sulit dengan harus membayar rapid tes.
Jazilul Fawaid juga menuturkan bahwa langkah yang sangat dibutuhkan adalah membantu masyarakat dengan memastikan kesehatan terjamin, meringankan biaya rapid test.
Memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat menurut Jazilul Fawaid tidak begitu memberikan efek positif.
Baca Juga: Lakukan Test Massal, 25 Pegawai Unhas Dinyatakan Terpapar Covid-19
Menurutnya pemerintah harus memberikan sosialisasi dan membuat skema terkait rapid tes dengan harga terjangkau untuk para masyarakat Indonesia.
Pemerintah pusat juga seharusnya memberikan subsidi kepada puskesmas dan rumah sakit, agar harga rapid test atau swab test tidak terlalu mencekik.
"jadi diskema dan pemerintah memberikan sosialisasi mana harus yg rapid dan rapid itu dengan harganya standar beri yg termurah kalo gak disubsidi. Adau tempat-tempat yg disubsidi rapidnya. Jadi misal puskesmas rumah sakit yg rapid, pemerintah mengeluarkan anggaran untuk disubsidi, tidak semahal itu, utamanya di bandara atau di tempat-tempat loket perjalanan,"tutur Jazilul Fawaid kepada Redaksi SonoraID.
Lebih lanjut Jazilul mengatakan alat rapid tes dalam negeri sudah ditemukan dan mestinya bisa lebih murah.
Selain itu harus ada sosialisasi ke masyarakat juga petugas di lapangan agar mengetahui mana yg mampu atau tidak untuk melakukan rapid test, sehingga tidak diperlakukan sama.
Baca Juga: Awas Penipuan, Pegadaian Tidak Menawarkan Lelang Perhiasan di Medsos