Surabaya, Sonora.ID - Di hadapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan action plan dalam rangka pengendalian penanganan Covid-19, bertempat di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat (26/06/2020). 

Hal ini sejalan dengan arahan sekaligus  deadline Presiden Joko Widodo untuk bisa mengendalikan  angka penularan Covid-19 di Jawa Timur dalam waktu dua minggu kedepan.

Dalam paparannya Khofifah menjelaskan, pihaknya akan membentuk Tim Gabungan  Forkopimda Jawa Timur dan Gugus tugas Surabaya Raya yaitu Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, da Kab. Gresik yang saat ini menjadi wilayah penyebaran tertinggi di Jatim dalam koordinasi Pangkogabwilhan II. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengintensifkan koordinasi dalam sinergi,  kolaborasi dan evaluasi. 

Baca Juga: Jokowi Minta Dua Minggu Turunkan Penularan, Ini Jawaban Khofifah

“Sesuai arahan pak Presiden bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, maka dengan dibentuknya Tim Gabungan Surabaya Raya ini nantinya akan bisa dilakukan sharing sumber daya dan komitmen yang terukur,” kata Khofifah.

Action plan selanjutnya, yaitu dengan terus memasifkan tes, pelacakan, isolasi hingga treatment dengan jumlah yang lebih  banyak.

Salah satunya yaitu dengan menerjunkan Tim Gabungan Covid-19 Hunter Dinkes lokal khususnya di kluster utama Surabaya Raya untuk melakukan testing dan isolasi massif. Kemudian tracing minimal 20 orang per kasus positif.

Serta, penyediaan ruang isolasi yang lebih besar supaya isolasi menjadi nyaman, dalam hal ini keberadaan RS Darurat bisa dioptimalkan.

“Beban RS juga harus dievaluasi dan relaksasi, pasien ringa harus benar-benar dipisahkan. Terapi harus selalu update dengan para pakar,” imbuh orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Baca Juga: Bertemu Presiden Jokowi, Nurdin Abdullah Laporkan Soal Covid-19 Hingga Tol Pettarani

Saat ini, terang Khofifah, mesin   PCR  yang ada di Jawa Timur kapasitas totalnya 2.250 tes/hari dan dalam seminggu tesnya mencapai 13.500 specimen.  Minggu depan rencananya akan dimaksimalkan lagi dengan tambahan mesin  PCR   serta reagen sesuai kebutuhan. 

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, terkait prakondisi memasuki new normal maka pihaknya akan melakukan kordinasi ulang dengan tim gugus tugas provinsi dan tiga kabupaten kota untuk  mempertimbangkan agar sementara  tetap menutup dulu aktivitas di level krusial seperti bioskop, studio atau taman hiburan indoor  dan melakukan monitor ketat.

Termasuk  monitoring  pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat di  pasar di  Surabaya Raya. Di samping itu, juga membuat zonasi tiap kecamatan berdasarkan 15 indikator epidemilogi dan tidak bisa asal membuka aktivitas.

Khofifah menambahkan, untuk meluaskan  sosialisasi  protokol kesehatan kepada masyarakat pihaknya akan melibatkan ulama, tokoh agama, tokoh  masyarakat, influencer, dan pelaku usaha dan elemen strategis lainnya. 

Baca Juga: Hingga 25 Juni, 92.964 Orang Telah di Rapid Test Pemkot Surabaya

Utamanya terkait pemakaian masker dan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir.

Sistem support dan insentif juga perlu disediakan untuk industri masker maupun media supaya masyarakat terbiasa menggunakan masker. 

“Ini penting kita lakukan, karena riset membuktikan bahwa bila 60 persen populasi menggunakan  masker kain maka  Rate of Transmission (RT) bisa dibawah satu dan kurva bisa turun,” imbuh mantan Menteri Sosial ini. 

Di akhir, Gubernur Khofifah juga menegaskan pentingnya rencana untuk membendung Rumah Sakit yang overload yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas yang dapat menyebabkan  meningkatnya  kematian .

Di samping itu juga rencana untuk memberikan  relaksasi bagi tenaga kesehatan yang sudah mulai exhausted dalam promotif, preventif, kuratif dan tracing. 

“Pada saat yang sama kami juga harus terus melakukan intervensi  dampak sosial ekonomi akibat Covid-19. Karenanya, bantuan dan support dari pemerintah pusat masih sangat kami butuhkan,” pungkasnya.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Pastikan Pelayanan Kesehatan kepada Ibu Hamil Tak Terganggu