Surabaya, Sonora.ID - Menanggapi paparan Gubernur Khofifah, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa langkah-langkah yang direncanakan sudah detail dan berbasis pada data epidemiologi.

Namun demikian, masalah koordinasi dan eksekusinya yang belum maksimal hingga di lapisan masyarakat paling bawah.

Menurutnya, kondisi Surabaya Raya mirip dengan kondisi Jabodetabek yang saling berkaitan karena tidak ada batas alam diantara daerahnya.

Sehingga, jika satu daerah Surabaya tidak diselesaikan dengan baik, namun Gresik dan Sidoarjo sudah optimal maka akan terjadi ping pong, dan demikian sebaliknya.

Oleh sebab itu, penanganan kasus Covid-19 di Surabaya Raya ini harus betul-betul terintegrasi.

Baca Juga: Hingga 25 Juni, 92.964 Orang Telah di Rapid Test Pemkot Surabaya

“Untuk mengclearkan Surabaya Raya ini harus dilakukan secara terintegrasi. Sehingga daerah Surabaya Raya yakni Kota Surabaya, Kab. Gresik dan Kab. Sidoarjo yang mengkoordinasikan adalah provinsi, untuk bisa menangani Covid-19 seperti yang disampaikan pak Presiden,” tukas Mendagri Tito.

Terkait upaya peningkatkan penanganan Covid-19, Mendagri Tito menyarankan, agar juga melibatkan para pebisnis atau stakeholder yang ada wilayah Jatim.

Ini penting, sebab adanya keterbatasan dari pemerintah daerah. Terlebih, dengan gotong royong maka upaya penanganan ini akan menjadi lebih cepat. Tentunya, pemerintah pusat juga akan terus mendukung kebutuhan dari pemerintah daerah.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Pastikan Pelayanan Kesehatan kepada Ibu Hamil Tak Terganggu

“Teman pebisnis kita minta gerak juga, karena jika Jatim aman menjadi hijau maka akan bisa semakin cepat merecoveryekonomi,” tandasnya. 

Senada dengan Mendagri, Menkopolhukam Mahfud MD juga menyampaikan, bahwa langkah-langkah yang dibuat oleh Pemprov Jatim maupun daerah Surabaya Raya sudah tersusun baik dan perlu dioptimalkan untuk pelaksanaannya.

Ini penting, karena Covid-19 ini adalah fakta dan belum bisa ditaklukkan, untuk itu, tatanan normal baru ini harus bisa dilaksanakan dengan tertib dan disiplin.

Baca Juga: Awas Jika Langgar Protokol Kesehatan di Surabaya, Disanksi Sosial Beri Makan ODGJ

“Sinergisitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi dan Kab/Kota ini penting untuk saling membantu dan saling mengisi jika terjadi kekosongan peran, gandeng semua stakeholder baik TNI. Polri,  Akdemisi, Bisnis, Media, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Lembaga-Lembaga lain yang bisa membantu masyarakat,” urai Menko Mahfud.

Selain Menko Polhukam dan Mendagri kegiatan tersebut juga dihadiri, Pangkogabwilhan II Marda TNI Imran Baidirus, Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Widodo Iryansayah, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Gresik Sambari, Plt. Bupati Nur Ahmad Syaifuddin, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, dan beberapa Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim.

Baca Juga: Jelang Pembukaan, Pemkot Surabaya dan KBS Siapkan Protokol Kesehatan