Lebih lanjut Yandri berharap dengan adanya rapat hari ini ada kemauan kuat dari pemerintah terkait masukan dari komisi Vlll DPR RI agar adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara menteri sosial dan Mendagri.
Hal tersebut dilakukan agar memastikan tidak ada bupati, gubernur, wali kota sampai camat dan desa yang tidak fokus dengan data kemiskinan.
Serta indikatornya harus sama sehingga tidak ada lagi pemborosan akibat tumpang tindih data.
Baca Juga: Pedagang Bermobil di Jalan Suli Membandel, Satpol PP Kota Denpasar Lakukan Penertiban