Sonora.ID - Pemerintah DKI Jakarta telah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tidak dipungkiri hal tersebut telah membuat masyarakat secara perlahan mulai beraktivitas, roda perekonomian pelan-pelan telah mulai berputar, namun bahaya penyebaran virus corona tidak bisa dianggap main-main.

Kondisi ini tidak berarti membuat pemerintah DKI Jakarta lantas mengeluarkan kebijakan New Normal atau Kenormalan baru.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, DKI Jakarta belum berani mengeluarkan kebijakan new normal atau kenormalan baru bagi masyarakat DKI Jakarta.

Baca Juga: Juru Bicara Penanganan Covid-19 Sumsel: Kesehatan Dimulai Dari Kita

Menurut Ahmad Riza, Pemprov DKI mendasarkan hal tersebut pada tiga unsur, yakni epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas publik.

“Sebagaimana di atur syarat-syarat daripada pelonggaran itu diatur R0 dibawah satu, kemudian data-data angka epidemiologinya menurun, kurva-kurva menurun, prasarana sarana kesehatan meningkat, jadi setidaknya ada tiga poin besar yang mensyaratkan dimungkinkan terjadinya pelonggaran atau dibukannya pelonggaran. Kami belum berani menyebut masa kenormalan baru atau new normal. Karena kata normal bisa berpotensi pemahaman dimasyarakat seolah-olah kita sudah aman” ujar Riza saat wawancara dengan Radio Smart Fm, Sabtu (4/7).

Selain itu menurut Riza, berdasarkan angka dan kurva DKI Jakarta memang menunjukan penurunan pasien positif covid-19, namun pemprov hanya menerapkan kebijakan pelonggaran PSBB transisi.

Baca Juga: Car Free Night Di Kawasan Kota Lama Semarang Masih Ditiadakan

Riza menambahkan, wabah Corona di Jakarta belum hilang, sehingga pemprov memutuskan tidak melakukan pelonggaran lebih jauh yang berisiko memunculkan lompatan jumlah kasus Corona.

“Dan akhirnya kami memberanikan diri ketika PSBB ke empat, itu angka-angka mulai membaik kurva-kurva menurun, dan kita memberanikan diri melakukan pelonggaran mulai tanggal 5 Juni hingga tanggal 2 Juli. Namun demikian, kami tetap memberlakukan PSBB, jadi membuat orang agak binggung kenapa ada PSBB tapi ada pelonggaran, namun demikian perlu kami jelaskan, kami meyakini bahwa kalo ada pelonggaran itu berarti potensi orang keluar rumah, interaksi semakin tinggi, mungkin potensi bersentuhan akan ada, bahkan potensi penyebaran virus bisa meningkat, jadi kami menyebut ini PSBB transisi” ujar Riza.

Dengan masih berlakunya PSBB transisi, Riza mengatakan aktivitas warga di sejumlah tempat seperti kantor atau pusat perbelanjaan masih dibatasi.

Jumlah orang yang bekerja kantor atau pengunjung mal misalnya, hanya boleh terisi maksimal 50 persen dari kapasitas yang tersedia, dengan tetap menerapkan protocol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dan tak berkerumun.

“PSBB transisi ini merupakan transisi menuju masyarakat yang sehat, aman dan produktif” ujar Riza.

Baca Juga: Wisuda Secara Daring, Peserta Wisuda: Awalnya Ortu Kecewa, Tapi Sudah Menerima