Banjarmasin, Sonora.ID - Belum disetujuinya rekomendasi anggaran untuk program bantuan internet pendidikan gratis bagi peserta didik di Kalimantan Selatan, diklaim karena masih perlunya kajian mendalam.

Terutama terkait urgensi dan kemampuan keuangan daerah dalam menyediakan anggaran untuk bantuan tersebut.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, mengungkapkan bahwa pihaknya perlu waktu untuk melakukan kajian mendalam bersama para pakar dan pemangku kebijakan lainnya.

Mengingat, untuk penyediaan fasilitas tersebut tentunya tak sedikit anggaran yang akan digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Baca Juga: Internet Pendidikan Gratis Belum Gol, Komisi IV DPRD Kalsel Kecewa

“Kita perlu mengajak para pakar untuk kajian mendalam, termasuk menilai urgensinya,” tutur Roy ketika ditemui usai rapat di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu.

Kajian tersebut menurutnya penting dilakukan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah akibat pandemi Covid-19 yang juga memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar untuk penanganan.

Pengadaan bantuan internet pendidikan gratis bagi peserta didik SMA/SMK sederajat di Kalimantan Selatan diakuinya masih harus dikaji, terutama terkait urgensinya.

Apakah dapat menjadi skala prioritas atau masih harus ditahan karena ada hal lain yang tak kalah penting untuk mendapatkan alokasi dana tersebut?

Baca Juga: Alami Gangguan Internet, Pendaftaran PPDB Online SMA/SMK di Kalsel Diperpanjang

“Kalau bicara kondisi keuangan sekarang dengan jumlah kasus yang masih bertambah, tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Jadi kami akan dalami apakah menjadi prioritas di kondisi sekarang ini,” tambahnya lagi.

Pihaknya meminta waktu 1-2 pekan ke depan untuk melaksanakan kajian dengan mengajak pihak terkait, agar bantuan tersebut tak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Termasuk apakah menggunakan anggaran penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang sudah dicadangkan atau diambil dari sumber lain.

Roy yang juga menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan juga menuturkan, jika usulan internet pendidikan gratis disetujui oleh GTPP Covid-19 di tingkat provinsi, maka harus ada keterlibatan dari pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini.

Baca Juga: Pandemi Covid-19, Tingkat Penggunaan Internet & Media Sosial Meningkat

Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, sejak diusulkan pada awal Juni lalu, bantuan internet pendidikan gratis yang diusulkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk peserta didik tingkat SMA/SMK sederajat yang harus menjalani proses belajar dari rumah belum juga disetujui.

Padahal ada sekitar 20 ribu dari sekitar 127 ribu siswa SMA/SMK sederajat di provinsi ini yang kesulitan memenuhi kebutuhan internet untuk akses belajar daring, yang tentunya memerlukan perhatian dari pihak yang berwenang dalam penanganan Covid-19.

Apalagi keputusan untuk belajar dari rumah merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang diharapkan banyak kalangan dapat diperhatikan oleh gugus tugas dan tak hanya fokus pada dampak kesehatan dan sosial saja.

Baca Juga: Pemkot Makassar Gelar Pelatihan untuk Guru Terkait Teknik Belajar Jarak Jauh