Sonora.ID - Pakar Epidemiologi dan Pengajar Fakultas Kesehatan Mayarakat UI Pandu Riono angkat bicara, terkait maraknya pemeriksaan rapid tes covid-19 di wilayah Indonesia.

Menurut Pandu, rapid tes harus dihentikan karena selain tidak akurat juga hanya merugikan publik.

“Yang menjadi kacau lagi adalah adanya testing cepat anti body atau rapid tes, bahwa ini sangat tidak akurat, bahwa yang beredar di indonesia itu lebih dari 100, tidak ada satupun yang dievaluasi bagaimana tingkat akurasinya. Yang dites tuh anti body, anti body tuh artinya respon tubuh terhadap adanya virus, itu baru terbentuk seminggu atau 10 hari setelah infeksi, jadi kalo tidak reaktif bukan berarti tidak terinfeksi, kalo reaktif bukan berarti bisa infeksius” ujar Pandu saat wawancara dengan Radio Smart Fm, Sabtu (4/7).

Baca Juga: Walhi Sumsel Sayangkan Beralih Fungsinya Lahan Gambut Jadi Perkebunan Sawit

Selain itu Pandu menambahkan, rapid tes hanya digunakan untuk melakukan survei serologi, untuk mengetahui berapa persen penduduk yang sudah terinfeksi.

Sehingga, lanju Pandu, maraknya rapid tes hanya mendorong dijadikan komersialisasi atau memanfaatkan publik.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Cara Anda Menulis Huruf 'X' Bisa Ungkap Karakter Asli

“Rapid tes bukan untuk bagian dari penangulangan ini, dan sehingga terjadilah komersialisasi atau memanfaatkan kekhawatiran orang, mengunakan sebagai prasyarat untuk berpergian, itu sebenarnya kita mendorong adanya komersialisasi didalam pandemik ini. saya tidak tau siapa yang memetik keuntungan” ujar Pandu.

Pandu mengatakan, dengan dihentikannya rapid tes pemerintah bisa beralih hanya menggunakan metode pemeriksaan polymerase chain reaction atau PCR.

Sebab menurut Pandu dengan metode PCR lebih baik, karena tingkat akurasi.

“Dengan PCR lebih baik, karena covid ini jangka panjang, dan dengan jagka panjang kita butuh surveillance yang aktif, surveillance seperti apa? yaitu testing, lacak, isolasi. Selain itu rapid tes bukanlah anjuran dari WHO sejak awal, jadi publik yang dirugikan. Dan ini harus diawasi oleh semua steakholeder termasuk KPK” ujar Pandu

Baca Juga: Hujan di Sumsel Turun Tidak Menentu, Begini Penjelasan dari BMKG