Termasuk memaksimalkan sistem tatakelola guna menghadirkan sebuah pemerintahan yang bersih dan melayani. Bahkan pada bangsa yang besar sekalipun, perilaku koruptif ini tidak akan memberikan nuansa yang baik dalam pemerintahan.

"Kami di Sulawesi-Selatan, berupaya mewujudkan upaya tatakelola pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, transparan serta partisipatif. Ini merupakan salah satu dari program nyata pembangunan di Sulsel di tahun 2018-2023," sebutnya.

Baca Juga: Nurdin Abdullah Ingatkan OPD Agar Profesional Gunakan Anggaran Covid-19

Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah Provinsi Sulsel telah mengandeng Korsupgah KPK, Kejaksaan Tinggi, baik dalam tata kelola aset daerah maupun transparansi perbankan daerah.

Sedangkan Bank Sulselbar sebagai BUMD, telah menggandeng dua institusi ini untuk melakukan pendampingan operasional sebagai komitmen menjalankan good goverment.

Kolaborasi bersama Kejaksaan dan KPK harus mampu menunjukkan kepada penegak hukum bahwa dalam pengelolaan bank harus transparan.

Kolaborasi diharapkan menumbuhkan ekspansi dan pertumbuhan bisnis yang dilakukan oleh Bank Sulselbar dapat menjadi langkah untuk mencegah penyimpangan. Sebab yang terbaik adalah melakukan pencegahan.

"Tentu rakor pencegahan korupsi ini menjadi ajang bersilaturahim, juga ajang saling mengingatkan, mudah-mudah apa yang kita lakukan bermanfaat bagi keberlanjutan pembangunan di Sulselbar," harapnya.

TERKINI

Mahasiswa FKM Unhas Gelar Pengabdian Masyarakat di SD Negeri 16 Pangkasalo, Maros

5 November 2024 14:54 WIB

Pemkab PPU Gelar Rakor Bersama DPRD PPU Tetapka Wilayah Perencanaan Serambi Nusantara

5 November 2024 14:50 WIB

Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 59: Tugas Mandiri 3.1

5 November 2024 14:45 WIB

PAD dari Sewa Lapak Pasar di Banjarmasin Tahun Ini Ditarget 8,5 Miliar

5 November 2024 14:45 WIB