Sonora.ID - Amad Dhani menyebut seluruh anggota DPR dari Partai Gerindra wajib menandatangai surat pemecatan saat dilantik.

Melansir Kompas.com, musisi sekaligus anggota kader Partai Gerindra itu mengatakan Partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu seperti militer.

"Gue kan bukan real soldier, tapi di Partai Gerindra, partai ini mungkin satu-satunya partai yang aplikasinya seperti militer. Jadi, apa kata Prabowo, itulah titah," kata Ahmad Dhani dalam tayangan video podcast di Youtube Deddy Corbuzier berjudul Hampir Dibunuh Thn 2003, Ahmad Dhani Not Hoax?! 

Baca Juga: Waketum Gerindra Sebut Tak Ada 'Deal' Atas Ditunjuknya Prabowo dalm Membangun Lumbung Pangan Nasional

Deddy kemudian menimpali dengan mengatakan bahwa Dhani saat ini juga bagian dari pemerintahan karena Partai Gerindra telah berkoalisi dengan partai-partai pemerintah.

"Tapi, kan sekarang sudah koalisi? Sudah jadi bagian dari pemerintah dengan adanya koalisi ini?" timpal Deddy.

Ahmad Dhani menjawab bahwa dirinya saat ini masih belajar menjadi prajurit yang patuh dengan perintah pimpinan.

"Saya ini kan cuma soldier, Prabowo kan jenderalnya. Saya harus belajar untuk benar-benar menjadi real soldier, apa kata jenderalnya kan. Saya sedang belajar," jelasnya.

Ia mengaku semua anggota DPR diminta menandatangani surat pemecatan ketika dilantik. Menurut dia, sang istri yaitu Mulan Jameela yang kini duduk sebagai anggota DPR juga meneken surat pemecatan itu. Ia kemudian menyinggung soal pemecatan Fahri Hamzah dari PKS yang sempat ramai.

"Bahkan semua anggota DPR, termasuk Mulan, waktu dilantik sekaligus tanda tangan pemecatan. Jadi kalau PKS dulu niru seperti itu, Fahri Hamzah sudah dipecat pasti. Tapi, karena PKS tidak seperti Gerindra, memecat Fahri Hamzah susah banget. Gerindra memecat anggota DPR-nya, sudah tanda tangan semua," ungkapnya.

Menanggapi ucapan Ahmad Dhani, Ketua Gerindra Habiburokhman, yang juga anggota Komisi III DPR, Habiburokhman mengatakan pihaknya meneken pakta integritas yang isinya mengatur untuk taat pada AD/ART, program-program, dan keputusan partai.

Baca Juga: Pantang Mundur, Musisi Ahmad Dhani Daftar Calon Wali Kota Surabaya di Pilkada Tahun 2020

"Kalau seperti militer dalam konteks disiplin mungkin ada benarnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Anggaran Dasar, setiap kader wajib mematuhi kebijakan dan program partai. Kalau tanda tangan surat pemecatan saya enggak tahu, mungkin yang dimaksud pakta integritas," katanya saat dihubungi, Senin (13/7/2020).

"Saya juga lupa detailnya, tapi konsekuensinya memang berat kalau sampai melanggar pakta integritas," ujar Habiburokhman.

Di kesempatan berbeda anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra sekaligus anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, membantah soal surat pemecatan yang disebut Dhani.

Ia membantah tidak pernah meneken surat yang mengatur bahwa partai dapat memecatnya kapan saja.

"Enggak ada, saya enggak ada tanda tangan surat pemecatan. Saya pastikan enggak ada," kata Andre. Andre, senada dengan Habiburokhman, mengatakan bahwa Prabowo sebagai pimpinan partai bersikap demokratis.

"Arah kebijakan partai tentu ada di tangan Ketua Dewan Pembina, yaitu Pak Prabowo, tapi Gerindra partai yang demokratis sehingga Pak Prabowo selalu mendengarkan masukan kader-kader beliau sebelum mengambil keputusan," tegasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ahmad Dhani: Partai Gerindra seperti Militer, Anggota DPR Tanda Tangan Surat Pemecatan Ketika Dilantik", .