Sonora.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Dalam rapat tersebut Jokowi menolak para Menteri-nya untuk memberikan laporan.

"Tolong tidak usah memberikan laporan tapi apa yang saya sampaikan itu tolong diberikan tanggapan," kata Presiden.

"Saya harapkan nanti yang disampaikan adalah bukan laporan, apa yang harus kita kerjakan, problem lapangannya apa dan pendek-pendek," katanya.

Dalam kesempatan kali ini Jokowi menyinggung lonjakan kasus di dua wilayah yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Misalnya pada Kamis pekan lalu, lonjakan kasus terjadi di Jawa Barat dengan adanya temuan 1262 kasus positif di Secapa AD.

Baca Juga: Waketum Gerindra Sebut Tak Ada 'Deal' Atas Ditunjuknya Prabowo dalm Membangun Lumbung Pangan Nasional

Sementara itu pada Ahad kemarin lonjakan kasus terjadi di DKI Jakarta yakni 404 kasus dan rasio perbandingan antara jumlah pasien positif dengan jumlah spesimen yang diperiksa atau Positivity rate 10,5 persen atau melonjak 2 kali lipat.

"Tolong ini menjadi perhatian," katanya.

Dalam rapat Presiden meminta tracing, testing, dan treatment fokus di delapan provinsi yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Papua.

Selain itu harus ada peningkatan alat kesehatan di wilayah itu.

"Khususnya bed, APD, obat-obatan, ventilator, kamar isolasi, ini juga masih memerlukan tambahan untuk provinsi-provinsi yang saya sebut. Kalau memang kekurangan agar kementerian kesehatan bisa menyampaikan ke menteri PU agar bisa segera diselesaikan," katanya.

Selain itu Jokowi juga meminta jajaran kabinetnya untuk melakukan pengendalian perjalanan di wilayah perbatasan.

Alasannya kasus Covid-19 yang berasal dari luar negeri atau Imported case meningkat.
"Pengendalian wilayah perbatasan, dan perjalanan serta transportasi lintas wilayah. Ini betul-betul harus kita jadikan perhatikan lagi karena imported case dari luar negeri juga kita lihat meningkat," kata Presiden.

Kemudian Mantan Wali Kota Solo itu menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga untuk melakukan komunikasi yang partisipatif dalam pengendalian Pandemi Covid-19, sehingga membangun kepercayaan dalam penanganan penyebaran virus.

Baca Juga: Tepat Dua Pekan Dateline Jokowi, Khofifah Klaim Recovery Rate Jatim Naik Signifikan

"Membangun trust berbasis ilmu pengetahuan, science dan juga data science guna membangkitkan partisipasi masyarakat terutama yang rentan," katanya.

Terakhir Presiden meminta Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan semakin digencarkan.

Karena menurutnya masih ada wilayah-wilayah yang masyarakatnya tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan mengenai jaga jarak penggunaan masker, cuci tangan, karena dari survei yang kita lihat di Jatim, saat saya ke Jatim, survei mereka di jatim untuk mereka, 70 persen masyarakat tidak menggunakan masker," kata Presiden.

Ia mengatakan sosialisasi disiplin menerapkan protokol kesehatan harus dilakukan dengan melibatkan sejumlah elemen.
Mulai dari kampus, TNI-Polri, Ormas, Relawan, hingga tokoh masyarakat.

"Ini mobilisasi yang saya inginkan mobilisasi di Polri, TNI, Ormas, relawan, tokoh, di kampus semua digerakkan untuk mengampanyekan itu sekaligus melakukan pengawasannya," pungkasnya.

 

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Tegang Pertemuan Jokowi, Sampai Menolak Laporan dari Menterinya, dr Terawan Ada Prabowo Tak Terlihat.