Makassar, Sonora.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menyusul pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar yang berlangsung pada 9 Desember 2020 masih dalam kondisi pandemi covid-19.

Komisioner KPU Makassar Endang Sari mengatakan, ada penambahan sebanyak 291 TPS. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerumunan di tempat pemungutan suara.

Baca Juga: Berikut Ini Peta Kekuatan Pilwalkot Makassar 2020, Menurut Sejumlah Pakar Politik

“Ada pengurangan pemilih di tiap TPS. Maksimal hanya 500 sesuai edaran baru yang dikeluarkan pusat. Sehingga, ada penambahan TPS, dari 2.099 TPS menjadi 2.390 TPS. Penambahan ini pasti juga berdampak pada anggaran,” kata Endang belum lama ini.

Konsekuensi penambahan TPS juga mengharuskan KPU menyiapkan tambahan petugas pemutakhiran data pemilih dan kelompok penyelenggara pemungutan suara.
 
Sementara mengenai penambahan anggaran dalam addendum NPHD, Endang merinci sebanyak Rp 6,5 miliar, dengan total anggaran sebelumnya sebanyak Rp78 miliar. Sehingga untuk pilwakot 2020, telah disepakati bersama Pemerintah kota Makassar sebanyak Rp 84,5 miliar,

Baca Juga: Tampil Beda, Mendagri Jadi Trendsetter Masker Bergambar Wajah

Sementara Penjabat Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Prof Rudy Djamaluddin mengatakan sudah menjadi tugasnya memastikan pelaksanaan pilkada di Makassar berjalan lancar, termasuk pengawasan kerja-kerja ASN agar tidak ikut mengambil bagian mendukung salah satu pasangan calon, mengingat ada sanksi yang mengatur netralitas pegawai negeri sipil.

"Saya mewanti-wanti kepada semua aparat untuk semua kalangan, kami tidak memiliki warna, maka netralitas itu harus ditunjukkan bukan saja dalam kata-kata tapi dalam pernyataan," ujarnya.

Pihaknya menegaskan akan mengevaluasi jika ada ASN yang tidak netral pada pelaksanaan Pilkada Wali Kota Makassar yang akan berlangsung di tengah pandemi.

Baca Juga: Pilkada Dalam Pandemi, KPU Surabaya Target 77,5 Persen Partisipan

"Kalau ada pemerintah (ASN) yang tidak netral, kami langsung evaluasi," tegas Rudi kepada awak media usai dilantik di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat.

Rudy menambahkan dalam pelaksanaan tahapan pilkada serentak di Makassar yang tetap berjalan, pemerintah tetap berusaha menekan penyebaran virus dimasa pandemi Covid-19.

"Di satu sisi kita harus melayani masyarakat, kami harus tetap membentuk kebutuhan masyarakat dalam bentuk program lain seperti pembangunan dan lainnya termasuk pelaksanaan pilkada," paparnya.

Baca Juga: Kunjungi Sulsel, Tito Karnavian Beri Arahan Jelang Pilkada Serentak