Banjarmasin, Sonora.ID - Masih berlakunya larangan masuknya pedagang dari luar Kabupaten Tabalong pada akhir Juni lalu, rupanya berbuntut panjang.

Setelah dinilai tak ada solusi dari pemerintah daerah setempat, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) akhirnya mengadukan masalah tersebut kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (15/07) pagi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten HSU, Mawardi, membawa serta anggota Komisi II untuk meminta bantuan penyelesaian masalah tersebut. Salah satunya agar legislatif di provinsi dapat membantu proses mediasi.

Baca Juga: Pedagang Hewan Kurban Harus Memenuhi Persyaratan ini

"Kami membawa aspirasi para pedagang kaki lima keliling mingguan dari HSU yang selama ini tidak bisa berjualan di wilayah Kabupaten Tabalong," tuturnya kepada Smart FM.

Kondisi tersebut didasari terbitnya surat edaran tertanggal 17 Juni lalu, yang ditandatangani Bupati sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Tabalong, Anang Syakhfiani.

Surat itu rupanya sangat berdampak pada kesulitan pada pedagang di pasar mingguan, yang kerap datang ke daerah tetangga untuk menjual barang dagangannya. "Sedangkan di kabupaten tetangga, seperti di Barito Timur (Kalimantan Tengah) justru tidak membatasi selama mengantongi surat hasil rapid test non reaktif," lanjut Mawardi.

Baca Juga: Larang Pedagang Luar, Bupati Tabalong: Hanya Sementara Waktu

Ia memahami situasi saat ini yang kasus positif Covid-19 terus meningkat sehingga menjadi alasan bagi pemerintah daerah tersebut melarang masuknya pedagang dari luar. Namun menurutnya tetap harus ada solusi yang dibicarakan bersama agar tidak berlarut-larut.

Apalagi menyangkut kehidupan para pedagang yang mengalami kesulitan akibat tidak boleh berdagang. Pihaknya juga khawatir jika nantinya malah ada aksi balas-balasan, yang melarang pedagang dari Kabupaten Tabalong untuk masuk dan berjualan di wilayah Kabupaten HSU.

Senada dengan Mawardi, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten HSU, Fadillah, berharap DPRD Provinsi segera menindaklanjuti agar kekhawatiran itu tidak terjadi.

Baca Juga: Pedagang Dilarang Masuk Tabalong, DPRD Kalsel Khawatir Aksi Balasan

Salah satunya dengan menjembatani mediasi dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Mengingat, upaya yang dilakukan selama ini belum ada respon dari daerah tetangga.

Padahal sejak 24 Juni lalu atau bertepatan dengan pengaduan pedagang, pihaknya langsung berkomunikasi dengan DPRD Kabupaten Tabalong yang berjanji akan membantu mediasi dengan pemerintah.

"Yang kami miris, setelah mereka masuk Tabalong dan buka lapak dagangan, justru ditertibkan. Padahal di perbatasan waktu itu tidak ada dijaga," ungkapnya.

Sehingga tak sedikit pedagang yang berangkat pada malam hari agar lolos penjagaan di perbatasan, untuk dapat berjualan di daerah tersebut. Meskipun akhirnya tetap ditertibkan oleh petugas di lokasi berjualan.

Ia memperkirakan ada sekitar 500-an pedagang dari Kabupaten HSU yang biasa berjualan di pasar mingguan di daerah tetangga, yang juga terus menanti kepastian.

Baca Juga: Pantau Perkembangan Covid-19 di Tabalong, Ketua Komisi III DPRD Kalsel Minta Masyarakat Jujur