Makassar, Sonora.ID - Ribuan calon siswa di Kota Makassar terpaksa gigit jari. Menyusul gagal masuk sekolah negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Amalia Malik mengatakan, kondisi tersebut disebabkan kouta kursi di sekolah negeri yang tidak mampu menampung banyak calon anak didik.

Amelia menyebut ada 9 ribu lebih calon siswa yang tidak tertampung di SMP negeri. Pihaknya tetap mengupayakan agar mereka yang telah gagal seleksi kembali mendapatkan kesempatan.

Baca Juga: Penjelasan Disdik Makassar Menanggapi PPDB yang Banyak Masalah

Dengan mengusulkan penambahan kursi dalam setiap kelas di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

Hal itu perlu dilakukan karena ada aturan di Dapodik yang menentukan jumlah maksimal kursi per rombongan belajar.

"Ini menjadi perhatian kita. Laporan tadi dari pak Mario (anggota DPRD Makassar), ada 9 ribu yang tidak tertampung di SMP negeri. Kita akan mengusulkan ke dirjen untuk bisa menambah setiap kelasnya. Dari 32 menjadi 36 seperti tahun kemarin," ujar Amelia saat ditemui di gedung DPRD Makassar, Jl AP Petterani, Selasa (21/7/2020).

Solusi lain yang ditawarkan Dinas Pendidikan Kota Makassar yaitu memberikan subsidi kepada siswa yang gagal lolos PPDB. Namun, mereka akan dimasukan ke sekolah swasta.

Menurut Amelia, banyak orang tua siswa yang enggan memasukkan anaknya ke sekolah swasta karena faktor biaya.

Skema pembiayaan untuk mensubsidi para siswa di sekolah swasta tengah disiapkan. Pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pendataan.

Diketahui, jumlah pendaftar untuk PPDB jalur zonasi ditingkat SD di Kota Makassr mencapai 27.919 orang. Sementara tingkat SMP, pendaftar sebanyak 21.836 orang.

Baca Juga: Server PPDB Down, Diskominfo Makassar: Aplikasi Baru dan Belum Uji Coba

Setelah diumumkan, tahapan memasuki pendaftaran ulang dan akan dilanjutkan kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS) di sekolah masing-masing.

Pelaksanaan PPDB tingkat SD dan SMP di Kota Makassar sebelumnya banyak dikeluhkan orang tua siswa.

Munarti, salah satu orang tua siswa mengaku datang lantaran akibat titik koordinat di aplikasi PPDB tidak sesuai dengan alamat di kartu keluarga (KK).

Dia mengaku tinggal di Tamalanrea, tapi titik koordinat yang terbaca berbeda hingga jauh di luar negeri, tepatnya di Afrika.

Menaggapi hal itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Makassar, Ahmad Hidayat mengaku, ada kelalaian manusia terkait penentuan titik koordinat PPDB jalur zonasi.

Menurutnya, ada kesalahan penentuan titik koordinat dari rumah calon siswa ke sekolah. Sehingga, secara otomatis yang terbaca titik nol yang merupakan koordinat luar negeri atau laut.

Hidayat menambahkan titik koordinat mengikuti data dapodik calon peserta didik. Jika ada perbedaan antara data dapodik dan kartu keluarga, secara otomatis tidak terbaca atau nol.