Banjarmasin, Sonora.ID – Penetapan status zona hijau di sejumlah kelurahan di Kota Banjarmasin tak serta merta disambut baik.

Beberapa kalangan justru mempertanyakan urgensi dari penetapan tersebut di tengah kasus yang terus meningkat hingga hampir 6 ribu per sore ini, Selasa (28/07).

Salah satu komentar datang dari Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin.

Lutfi yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Banjarmasin menilai penetapan zona hijau dengan skala kelurahan terlalu kecil.

Padahal aktivitas sehari-hari warga Kota Banjarmasin terbilang padat dan lintas kelurahan.

Baca Juga: Penetepan Zona Hijau Covid-19 di Banjarmasin Diharapkan Tidak Bias

Sehingga Ia menilai penetapan zona hijau per kelurahan adalah langkah yang tidak efektif. Bahkan masyarakat cenderung akan lalai terhadap protokol kesehatan jika hanya melihat dari indikator tersebut.

“Kalau kelurahan cakupannya kecil sekali, cenderung membuat masyarakat lalai dan abai. Apalagi di Banjarmasin, lintas kelurahan itu lumrah sekali,” ungkapnya kepada Smart FM.

Lutfi menilai, yang paling ideal adalah menetapkan zona hijau skala kabupaten/kota yang cakupannya lebih luas. Sehingga protokol kesehatan dapat lebih disiplin diterapkan dan menekan risiko meluasnya virus di wilayah tertentu.

Selain dari kalangan legislatif, penetapan zona hijau skala kelurahan di Banjarmasin juga turut dipertanyakan oleh kalangan akademisi.

Salah satunya Anggota Tim Pakar Percepatan Penanganan CoVID-19 dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Hidayatullah Muttaqin.

Zona hijau yang ditetapkan pemerintah kota dinilai sangat riskan bagi pengendalian pertumbuhan CoVID-19 di Banjarmasin.

Tak hanya itu, hal tersebut juga berpotensi mengancam angka infeksi yang saat ini sudah terbilang tinggi menjadi lebih besar lagi.

Baca Juga: Baru Empat Hari Zona Hijau, Kelurahan Belitung Utara Kembali Merah

Apalagi Ia menilai jika Pemerintah Kota Banjarmasin tidak menggunaka kriteria ketat seperti telah ditetapkan oleh Gugus Tugas di tingkat nasional.

Sehingga penetapan zona hijau berbasis kelurahan dinilai sangat longgar dan bermakna bias karena dapat membuat kewaspadaan masyarakat menjadi luntur.

Padahal saat ini saja, protokol kesehatan sudah semakin melonggar diterapkan masyarakat, yang mulai banyak tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah dan cenderung sudah berani berkumpul di keramaian.