Pemkot Makassar Kaji Kerja Sama Provider Atasi Kendala Belajar Online

29 Juli 2020 20:05 WIB
Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin saat ditemui di Balaikota
Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin saat ditemui di Balaikota ( Sonora.ID)

Makassar, Sonora.ID - Pemerintah Kota Makassar tengah mengkaji kerja sama dengan provider untuk mengatasi sejumlah kendala dalam pembelajaran online.

Masalah tersebut banyak dialami masyarakat khusunya golongan menengah ke bawah.

Diantaranya kepemilikan telepon genggam (smartphone), kuota internet, gangguan jaringan dan lainnnya.

Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan berbagai upaya tengah dipikirkan mengatasi kendala dalam pembelajaran online.

Baca Juga: Disdikbud Kalsel Ingatkan Kepsek Tak Terpaku Sistem Belajar Daring

“Jadi pembelajaran online ini kita sudah bayangkan tantangannya, termasuk masalah infrastruktur memang masih ada kekurangan terjadi di dalamnya. Kita sedang coba carikan opsi untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan solusi yang terbaik,” ucap Rudy kepada awak media saat ditemui di Balaikota Rabu (29/7/2020).

Rudy mengaku kemungkinan kerjasama dengan Provider terkait jaringan internet termasuk opsi lainnya akan segera dirumuskan.

“Insya Allah, semoga secepatnya ada opsi terbaik yang bisa menjadi solusi dalam pembelajaran daring ini,"tambahnya.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Izinkan Sekolah Tatap Muka, Pemerhati Pendidikan: Jangan Karena Desakan Orang Tua

Langkah lainnya, dengan penggunaan dana bos, dimana sistem daring untuk kondisi saat ini adalah salah satu metode pembelajaran yang mau tidak mau harus dilakukan di tengah pandemi.

“Itu kebijakan yang bagus, karena bagaimana pun dana bos itu kan diperuntukkan untuk menunjang kelancaran proses pendidikan,”ujarnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Amalia Malik dalam beberapa kesempatan mengatakan, sampai saat ini proses pembelajaran di sekolah masih secara daring.

Baca Juga: Pendidikan di Era Baru, Belajar Daring Lebih Relevan Dengan Pendidikan Tinggi?

Menurutnya, keputusan membuka sekolah kembali nantinya berdasarkan dari kajian tim gugus tugas.

Sebab, Pemerintah Pusat selalu mengeluarkan kebijakan atas dasar kajian gugus tugas yakni BNPB dan Menteri Kesehatan.

Disisi lain, pihaknya telah menyiapkan skenario jika sekolah bisa dibuka kembali untuk aktivitas belajar mengajar.

Jika kondisi New Normal diterapkan, Amalia mengatakan protokol kesehatan akan lebih diperketat.

Baca Juga: Pengamat Sosial: Belajar Daring Kurang Memenuhi Kebutuhan Jiwa dan Raga Anak

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm