Sonora.ID - Sudah beberapa bulan DKI Jakarta menjalankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.

Bahkan saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun kembali menerapkan kebijakan ganjil genap untuk mengurangi adanya perjalanan menuju atau di dalam wilayah DKI.

Di sisi lain, meski sudah banyak kebijakan yang kembali diterapkan, namun kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta belum menunjukkan adanya penurunan.

Baca Juga: Anies Baswedan Sebut Setelah Dilakukan PSBB Saat Ini Pasar Tradisional Telah Aman dari Penularan Covid-19

Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad pun mempertanyakan ketegasan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Pasalnya, pada presentasi rencana PSBB Transisi, Anies menyatakan bahwa pemprov memiliki tool ‘rem darurat, dan pemberhentian PSBB Transisi, jika ditemukan adanya penambahan kasus positif Covid-19.

Idris pun mempertanyakan kebijakan ‘rem darurat’ tersebut melihat situasi DKI Jakarta masih terus mengalami peningkatan kasus Covid-19, khususnya dalam dua pekan terakhir ini.

Baca Juga: Ganjil Genap Berlaku, Kabid Advokasi MTI: Gimana Mau Pakai Angkutan Umum, kan Pandemi?

“Gubernur Anies tidak boleh  lengah dan ragu untuk meraik rem darurat tersebut,” ungkapnya dikutip dari Kompas.com.

Pihaknya memberikan saran kepada Anies untuk dengan tegas dan cepat mengambil kebijakan rem darurat tersebut dibandingkan meneruskan masa PSBB Transisi ini.

Masih dilansir dari sumber yang sama, pihaknya juga menyoroti bahwa kondisi PSBB Tarnsisi ini terlihat sama dengan kondisi normal.

Baca Juga: Dirlantas: Meski Ganjil Genap Berlaku Hari Ini, Tapi Sanksi Tilang Berlaku Mulai 6 Agustus 2020

Dengan demikian, muncullah banyak klaster baru di area publik, seperti di pasar dan perkantoran.

“Tidak ada perbedaan dari tiga kali perpanjangan PSBB Transisi ini, kita tidak bisa berharap ada perubahan hasil, kalau Pemprov DKI hanya berpangku tangan dan sekadar memperpanjang status tanpa adanya upaya pencegahan,” ungkapnya menambahkan.

Dengan melihat kondisi tersebut, pihaknya berharap Anies bisa menggunakan tool  ‘rem darurat’nya tersebut.

“Jangan sampai kebijakan rem mendadak hanya menjadi pepesan kosong,”  tegasnya.

Baca Juga: Pengguna Tranportasi Umum Bus Keluhkan Minimnya Protokol Kesehatan