Bagikan :
:quality(50)/photo/2020/08/05/1578356553.jpeg)
Wakil Walikota Banjarmasin di era kepemimpinan Muhidin ini pun mengungkapkan alasan yang disampaikan dua SKPD itu.
Yakni untuk Sekretariat DPRD yang menjadi masalah utama tak terserapnya anggaran belanja perjalanan dinas para anggota dewan.
"SKPD yang memiliki deviasi tertinggi misalnya Sekretariat Dewan, mungkin di sana banyak perjalanan dinas yang tak bisa dilaksanakan," ucapnya.
Kemudian Disdik, dengan alasan banyaknya anggaran belanja yang bersumber dari dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tak terserap lantaran sekolah ditutup selama pagebluk.
Baca Juga: Anggaran Rp 35 Miliar, Terminal Mengwi Tipe A Bakal Dirombak Total
Selain alasan tersebut, Irwan juga membeberkan beberapa alasan yang disampaikan beberapa SKPD lainnya. Alasannya klasik, terlambat lelang dan salah kode rekening.
Rendahnya serapan anggaran ini pun menjadi atensi Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, dan Wakilnya, Hermansyah, dalam rapat evaluasi tersebut.
Pasalnya, harusnya serapan anggaran bisa dimaksimalkan lantaran anggaran belanja sudah sedikit.
"Meski sudah dipangkas masih saja sulit merealisasikan sesuai target. Harapannya di APBD perubahan SKPD bisa memformulasikan. Agar SILPA bisa diminimalisir," tukas Ibnu.
Baca Juga: Ekonomi Melambat, APBD Kalsel Tahun Depan Defisit Rp 50 Miliar
:quality(50)/photo/2025/02/11/ramalan-shio-besok-12-februari-2-20250211025736.jpg)
:quality(50)/photo/2025/02/16/1000400182jpg-20250216073650.jpg)
:quality(50)/photo/2023/10/26/sunset-1283872_1920jpg-20231026082018.jpg)
:quality(50)/photo/2025/02/16/1000400095jpg-20250216065053.jpg)