Dewi juga menyebutkan bahwa berdasarkan data BPS tahun 2019 lalu, lahan kritis di Kalimantan Selatan mencapai 286.041 hektar dan lahan yang sangat kritis mencapai 255.552,80 hektar.

“Meskipun telah dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara ekstensif dan intensif, namun pertambahan luas lahan kritis tetap berlangsung,” tambahnya.

Permasalahan lainnya lanjut Dewi, adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan hutan sehingga berdampak pada konflik dengan pengusaha dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab mengelola kawasan hutan.

Baca Juga: Bahas Perlindungan Budaya dan Tanah Adat, DPRD Kalsel Kunjungi Kalteng

Sejauh ini perbedaan perencanaan kawasan oleh pemerintah pusat dan daerah yang merupakan imbas dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah kewenangan pengurusan hutan, ditambah lagi masyarakat hukum adat muncul dengan pengakuan hak pasca lahirnya putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

“Pemda berkewajiban untuk mengelola kehutanan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga Kalsel jadi terdepan, berdikari dan berdaya saing,” pungkas Dewi.

TERKINI

Daftar Pemenang MAMA Awards 2024, aespa dan SEVENTEEN Mendominasi!

25 November 2024 20:10 WIB

Soal dan Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Halaman 131-135 Kurikulum Merdeka

25 November 2024 19:50 WIB

Sinopsis Drama China The Land Of Warriors 2 dan Daftar Nama Pemainnya

25 November 2024 19:50 WIB

Bawaslu Kota Pontianak Gelar Rakor Mantapkan Sinergitas Bersama Stakeholder Sukseskan Pemilihan Serentak

25 November 2024 19:05 WIB