Balikpapan, Sonora.ID - DPRD Kota Balikpapan tidak sepakat dengan pemerintah kota yang mengeluarkan surat edaran terkait 50 persen karyawan bekerja di rumah atau Work From Home  (WFH).

Hal ini menindaklanjuti kondisi penyebaran virus  Covid-19 yang kian meningkat.

Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengaku, adanya surat edaran terkait 50 persen karyawan untuk WFH tidak memiliki kekuatan hukum dan hal ini merugikan pelaku usaha, sehingga dipastikan tidak efektif.

"Dengan merumahkan karyawan hingga 50 persen ini, maka menyebabkan meningkatnya beban anggaran yang akan ditanggung oleh pemerintah dalam pemberian subsidi. Selain itu, karyawan yang dirumahkan juga akan merasakan dampak sosial yang besar karena tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari," ungkapnya.

Baca Juga: Kasus Positif Masih Tinggi, ASN Pemkot Banjarmasin Tetap Kerja Normal

Abdulloh menjelaskan, seharusnya yang dilakukan pemerintah kota lebih pada pengetatan pengawasan protokol kesehatan, sehingga perekonomian tetap bisa jalan.

"Pengetatan protokol kesehatan Covid-19 ini seperti di mal, di pasar atau tempat perbelanjaan. Hal ini bertujuan, agar perekonomian tetap berjalan," tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan untuk merumahkan 50 persen karyawan. 

Baca Juga: Klaster Perkantoran Muncul, Sekretariat DPRD Kalsel Terapkan WFH

TERKINI

Ramalan Shio Besok, Jumat 22 November 2024: Shio Kerbau, Macan, Tikus, Ular, Naga, dan Kelinci

21 November 2024 22:45 WIB

Garuda Indonesia Travel Festival 2024, Sediakan 500 Ribu Tiket Harga Khusus

21 November 2024 19:36 WIB

4 Zodiak yang Suka Ngaret, Nyebelin Banget jadi Jangan Ditiru ya!

21 November 2024 19:00 WIB

3 Shio Paling Bersinar dan Hoki Jumat, 22 November 2024: Dikejar Uang!

21 November 2024 18:55 WIB