Makassar, Sonora.ID - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah,melayangkan surat permohonan relaksasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia atas nasabah yang terdampak bencana banjir bandang di Sulsel.
Menurut Nurdin, dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah Masamba Kabupaten Luwu Utara/yang lumpuh akibat bencana banjir bandang pada tanggal 13 Juli 2020 lalu.
"Pemprov Sulsel memandang perlu mengambil langkah-langkah penanganan serius di berbagai sektor. Salah satunya meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya," ujar Nurdin Abdullah.
Baca Juga: Bangunan Cagar Budaya yang Dialihfungsikan Jadi Kantor Ojk Regional 3 Jateng Roboh
Ia berharap Ketua Dewan Komisioner OJK Republik Indonesia untuk dapat mempertimbangkan pemberian kebijakan khusus, berupa relaksasi bagi pelaku UMKM Kredit Produktif dan Usaha Mikro (UMKM) yang mengalami bencana banjir bandang di Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Serta kabupaten maupun kota yang tertimpa bencana alam di Sulawesi Selatan.
Surat tersebut juga disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Jakarta dan Kepala OJK Regional 6 Sulampua di Makassar.
Seperti diketahui, tahun ini sejumlah daerah di Sulsel dilanda bencana. Namun yang terparah yakni banjir bandang di Masamba, Luwu Utara.
Baca Juga: OJK dan Kadin Riau Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban banjir bandang di Luwu Utara mencapai 1.592 orang. Sebanyak 1.543 orang selamat, 38 orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya masih dalam pencarian.
Sementara itu korban meninggal yang sudah ditemukan terdiri dari 15 orang laki-laki dan 23 orang perempuan. Telah terindentifikasi sebanyak 31 orang, sedangkan tujuh jenazah belum terindentifikasi.
Baca Juga: OJK dan Kadin Riau Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
Sebanyak 14.438 jiwa dari total 3.627 Kepala Keluarga (KK) mengungsi. Ribuan unit rumah warga, sembilan sekolah, hingga belasan rumah ibadah terdampak banjir bandang tersebut.
Fasilitas kesehatan ikut rusak, seperti Puskesmas, Laboratorium Kesda dan PSC serta delapan kantor pemerintahan. Akses jalan yang terdampak sepanjang 12,8 kilometer dan sembilan jembatan mengalami kerusakan.