Sonora.ID – Tak bisa dipungkiri perpustakaan Nasional dan seluruh perpustakaan di Indonesia merupakan bagian penting dari SDM yang dicanangkan pemerintah.

Peningkatan literasi masyarakat adalah salah satu indeksnya, dan ini mutlak memerlukan pembudayaan gemar membaca.

Agar membaca dan perpustakaan menjadi bagian hidup sehari-hari masyarakat  diperlukan peningkatan kualitas fasilitas layanan perpustakaan dengan memanfaatkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan yang berasal dari APBN.

Pemerintah melalui Perpustakaan Nasional sudah memodernisasi fasilitas layanan perpustakaan, namun tidak demikian pada sebagian besar perpustakaan di daerah.

Baca Juga: Perpusnas Tegaskan Diseminasi Informasi Harus Sering Dilakukan Pustakawan

Maka, sejak  tahun 2018 mulai dibahas dan dialokasikan di tahun 2019 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk mendorong peran daerah di dalam peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat.

Adanya modernisasi layanan ini sangat mendukung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Adapun implementasi modernisasi fasilitas layanan perpustakaan di daerah berupa pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan di 12 provinsi, kabupaten dan kota, rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan melalui renovasi dan perluasan ruang layanan di 67 perpustakaan umum, pengadaan perangkat TIK untuk menunjang layanan di 69 perpustakaan, pengadaan perabot layanan di 49 perpustakaan serta penambahan koleksi di 170 perpustakaan umum di daerah.

Baca Juga: Rayakan HUT IPI, Kepala Perpusnas Ingatkan Janji IPI dan Evaluasi

Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Putut Hari Satyaka mengatakan hal itu dilakukan guna membangun sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dengan menggiatkan gemar membaca melalui layanan perpustakaan.

“Maka sejak 2018 mulai dibahas dan dialokasikan 2019 untuk mendorong peran perpustakaan daerah karena Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sudah bagus. DAK fisik perpustakaan pengalokasian tahun anggaran 2019 totalnya mencapai Rp300 miliar,” jelas Putut.

Namun, pihaknya mengakui tahap pertama DAK itu tak mudah karena harus diusulkan daerah, agar memiliki ownership dan adanya penilaian.

Pada tahun 2020 alokasi dana ditingkatkan Rp150 miliar. Sayangnya karena ada pandemi Covid-19, program DAK ini dihentikan dan hanya Rp74 miliar.

Baca Juga: New Normal Perpusnas Terapkan SOP Protokol Kesehatan Kepada Pengunjung

Menurutnya, di awal tahun 2020 penyerapannya belum memuaskan karena baru 80 persen yang tereksekusi oleh daerah.

“Proyek perpustakaan ini dikerjakan pihak Pemda karena kami dari Kemenkeu hanya sebagai penyedia dana dan mentransfer. Tapi sebelum itu ada pembahasan rencana penganggaran dan alokasi anggaran yang luar biasa alot, selain memakai mekanisme usulan dari daerah, pengalokasian DAK dibahas antarKementerian dan Lembaga, yakni Bappenas, Kemendagri, Bappenas, Perpusnas bahkan DPR” urainya.

“Sejak Februari lalu untuk alokasi 2020 kita sudah mulai dari dengan perencanaan. Kita mendasari pada evaluasi tahun berjalan dan sebelumnya apa saja yang mau diprioritaskan. Masuklah perpustakaan, kemudian di Bappenas dan kita lakukan evaluasi, baru ditetapkan dana yang dibutuhkan berapa ada pagu indikasi,” tambah dia.

Baca Juga: Webinar Perpusnas dan Bappenas: Bangkit dari Pandemi dengan Literasi

Terdapat 4 lembaga yakni Perpusnas, Bapenas, Kemenkeu dan Kemendagri lakukan harmonisasi dan sikronisasi anggaran untuk pembahasan dengan pihak DPR untuk disetujui dan ditetapkan menjadi UU APBN dan dituangkan dalam Keppres sebagai rincian APBN.

Lebih lanjut, pengawasan secara keseluruhan pada saat melakukan perencanaan dan bertemu usulan, maka langkah harmoniasasi sinkronisasi oleh K/L,  Bappenas, Kemenkeu, dan DPR, masih ada 1 langkah lagi sebelum dieksekusi daerah yakni usulan tersebut harus ada rencana kegiatan (RK) yang harus ditandatangani oleh pimpinan daerah sebagai bentuk perwakilan dan bentuknya tak boleh diganti.

“Pada saat RK menjadi dokumen pencairan tahap 1, ini menjamin kegiatan. Kedua kontraknya harus jadi dahulu. Kita tak akan transfer dan tak ingin uangnya melayang-layang. Dokumen kontrak disandingkan dan untuk disesuaikan benarkah nilainya tak melebihi. Setelah itu terjawab baru Kemenkeu transfer dana sebesar 25 % dari total yang disetujui. Berikutnya akan ditransfer kembali tahap kedua sebesar 45 % saat penyerapannya tahap pertama sudah mencapai 75% dengan melampirkan adanya bukti SP2D (surat perintah pencairan dana),” ungkapnya.

Baca Juga: Era New Normal, Perpusnas Ciptakan Strategi Baru untuk Pelayanan

Namun ada syarat kedua yang harus dipenuhi yakni foto bukti pembangunan. Serta Kemenkeu akan lakukan monitoring evaluasi oleh pihak Perpusnas.

Namun Jika dinilai ada yang tak beres, maka BPKP akan lakukan pemeriksaaan.

Jika tahap itu sudah dilakukan, maka tahap ketiga atau terakhir bisa dilakukan berdasarkan laporan yang mencapai 70 persen untuk penyelesaian pekerjaan. Namun kontrak tersebut ada batas waktu tenggatnya, sebagai upaya mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Baca Juga: iPusnas Hadirkan Perpustakaan Daring Tanpa Batas Untuk Masyarakat

Saat ini Kemenekeu tengah memproses usulan daerah yang masuk hingga 3 Juli 2020 yang lalu.  Perpusnas dan Bappenas pun sudah melakukan penilaian hingga 3 Agustus dan bersama Kemenkeu lakukan uji harmonisasi dan sinkronisasi.

Hasilnya, di tahun 2019 dengan dana alokasi Rp300 miliar, menyetujui 226 daerah dari 400 daerah yang mengajukan untuk fisik pembangunan baru dan renovasi. Sementara di tahun 2020 hanya Rp74,3 miliar untuk 19 daerah.

“Daerah yang usulannya tidak disetujui dikarenakan proposal tak penuhi kualifikasi yakni dokumen tanahnya bermasalah atau lembaganya belum terbentuk (dinas perpustakaan),” terangnya.

Baca Juga: Anggaran Dipotong 30,9 %, Perpusnas Siap Ubah Strategi Kerja

Putut berharap DAK fisik ini adalah Perpusnas sebagai pengampu, pengawas dan monitoring evaluasi bersama Perpustakaan daerah disiplin dalam menguji tenggat waktu dan pelaksanaan harus tepat.

“Pemerintah berharap masyarakat luas khususnya daerah melek informasi teknologi dan jangan seperti dinosaurus yang tak mau berubah. Perpusnas harus melakukan penetrisasi digitalisasi sampai ke tingkat desa-desa, baik dari sisi bangunan, buku fisik dan buku digital juga difokus pengembangannya, tingkatkan literasi, karena saat ini masih rendah. Misal bisa membaca tapi tak mengerti apa yang dibaca,” ucapnya.

Baca Juga: Perpusnas RI: Indonesia One Search Meningkat Selama Pandemi Covid-19