Makassar,Sonora.ID - Kementerian Dalam Negeri bersama Pertamina  MOR VII berupaya menjangkau daerah yang selama ini sulit mendapatkan BBM dan LPG.

Program ini direalisasikan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi desa, khususnya di Sulsel.

Program yang diberi nama Pertashop Desa tersebut rencananya akan menjangkau desa desa terpencil di Sulawesi Selatan.

Unit Manager Communication & CSR MOR VII, Laode Syarifuddin Mursali  melalui siaran persnya  kepada awak media belum lama ini mengatakan, upaya ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen BBM dan LPG terutama bagi mereka yang belum terlayani oleh lembaga penyalur  lainnya.

Baca Juga: Oknum Perwira Polisi di Lampung Jadi Broker Sabu 1 kg Dari Pekanbaru

"Semoga perekonomian desa semakin bertumbuh dan taraf hidup warganya bisa semakin meningkat," ujar  Laode.

Khusus di Sulawesi Selatan, ada 13 desa di sejumlah kabupaten dan kota yang dinilai masih sulit mendapatkan akses BBM dan LPJ seperti di kabupaten  Sinjai, Gowa, Soppeng, Tana Toraja hingga Luwu Utara.  Akan ada 13 gerai yang rencananya dibuka untuk itu.

Di Sulsel  peluncuran perdana Pertashop ini di lakukan di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

Baca Juga: ASEI Bina Holding Bidik Peluang Investasi Dengan Sulawesi Selatan

Desa Datara sendiri terletak cukup jauh dari SPBU yaitu sekitar 15 km. 

Pasokan BBMnya akan didatangkan dari Integrated Terminal Makassar dengan menggunakan Mobil Tangki ukuran 16 kilo liter (KL), sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai pasokannya.

Sementara itu  Khusus LPG  , sebelumnya  Pertamina juga  berupaya menyalurkan   elpiji secara merata ke seluruh desa/kelurahan di Sulawesi Selatan melalui program One village One Outlet  (  satu pangkalan satu desa). 

Target desa yang tersisa sekitar 400 yang diharapkan bisa dikebut   perluasan pangkalanya  agar dapat menjangkau seluruh pelosok Sulsel.

Salah satu tantangannya adalah  akses yang sulit untuk membuka pangkalan di daerah tertentu seperti dataran tinggi pegunungan.  

Terkait hal ini  Pertamina MOR VII  terus berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki wilayah spesifik yang sulit dijangkau, agar mengeluarkan kebijakan harga standar khusus, dimana harga eceran tertinggi (HET) didaerah terpencil bisa disesuaikan  dengan tingginya biaya transportasi .

Baca Juga: Peduli Pekerja, Pemprov Sulsel Raih Terbaik Kedua Paritrana Award 2019