Banjarmasin, Sonora.ID - Sejumlah usulan terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Selatan tahun depan disampaikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2021, yang digelar Rabu (19/08) malam.

Di antaranya peningkatan pelayanan uji sampel pengiriman minyak sawit, percepatan pembangunan fasilitas pelayanan terpadu cardiovascular (jantung) serta efisiensi belanja dan skala prioritas anggaran.

Usulan itu tak lain ditujukan untuk menindaklanjuti pendapatan daerah yang menurun drastis akibat terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: BNPT dan FKTP Kalsel Ajak Pelajar Cegah Radikalisme Lewat Karya Video

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan yang juga Ketua Komisi IV, Muhammad Lutfi Saifuddin, menuturkan bahwa selama ini laboratorium uji sampling untuk komoditas Crude Palm Oil (CPO) harus dikirim ke Sumatera Utara atau Jambi.

Hal ini tentunya akan memakan waktu dan biaya yang tinggi, bahkan juga berisiko menghilangkan potensi pendapatan.

Padahal kemampuan SDM maupun peralatan yang ada di laboratorium kesehatan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup mumpuni.

Baca Juga: Panti Asuhan di Kalsel Sulit Penuhi Kebutuhan Selama Pandemi

"Hanya tinggal menambah kelengkapan peralatan sedikit, sudah mampu melayaninya," tutur politikus Partai Gerindra ini.

Untuk itu, perlu dukungan berupa aturan regulasi dari DPRD Kalimantan Selatan yang ditujukan untuk menggenjot potensi PAD.

Begitu pula dengan fasilitas pelayanan terpadu jantung di RSUD Ulin Banjarmasin yang sudah tinggal tahap penyempurnaan setelah disiapkan 3 tahun terakhir

"Kiranya ini harus terus dikawal sehingga bisa segera beroperasi dan menambah penghasilan RSUD Ulin," jelasnya lagi.

Baca Juga: Pelindo IV Rambah Pasar Dunia dengan Direct Call dan Direct Export

Terlebih hingga saat ini, penyakit jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di Kalimantan Selatan akibat pola makan yang dapat memicu naiknya kadar kolesterol dan darah tinggi.

Namun masyarakat justru banyak berobat keluar daerah bahkan luar negeri karena belum adanya fasilitas pelayanan terpadu jantung, yang artinya juga membuat potensi PAD hilang begitu saja.

Ia meyakini jika RS jantung terpadu terwujud maka kemudahan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat, selain juga peningkatan PAD untuk menunjang pembangunan.

Lutfi juga mengingatkan hal penting lainnya, yakni efisiensi anggaran dan skala prioritas anggaran, agar pembangunan lebih terarah dan anggaran yang dibelanjakan benar-benar tepat sasaran.

"Tentu pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah lebih memahami apa yang kami maksud dari dua hal tersebut," pungkasnya.

Baca Juga: Dongkrak PAD, Pemko Banjarmasin Ubah Skema Tagihan Retribusi Pasar