Banjarmasin, Sonora.ID - Dua pekan sudah Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 60 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 diterbitkan.

Sosialisasi pun langsung dilakukan aparat gabungan yang terdiri TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin, yang sebelumnya resmi diluncurkan pada 14 Agustus 2020 lalu oleh Wali Kota, Ibnu Sina.

Sesuai rencana awal, sosialisasi berakhir pada hari ini, 20 Agustus 2020.

Baca Juga: Tolak Denda bagi Warga Tak Bermasker, Wali Kota Bekasi: Cari Pemasukan Saja Susah

Artinya, pada Jumat (21/08) besok, sanksi administratif resmi diberlakukan kepada warga yang tidak menjalankan protokol kesehatan, utamanya tidak mengenakan masker di tempat-tempat umum.

Akan tetapi tindakan tegas itu terpaksa harus ditunda, karena Perwali Nomor 60 Tahun 2020 harus kembali mengalami revisi di bagian hukum Setdako Banjarmasin.

"Kami masih menunggu revisi. Karena beberapa saat Perwali itu terbit keluar Instruksi Mendagri, sehingga harus kembali disesuaikan," ungkap Fahmi Arif Ridha, Kasi Operasional Satpol PP Banjarmasin, kepada SMART FM, Kamis (20/08) pagi.

Baca Juga: Antusias Warga Sulut Mendapatkan Uang Edisi Khusus HUT RI ke-75

Dengan kata lain, pihaknya menurut Fahmi akan kembali melanjutkan sosialisasi Perwali tersebut, dengan mengincar lokasi-lokasi baru.

Misalnya ruang-ruang publik dan lokasi wisata seperti siring dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya massa.

Karena sebelumnya hanya pasar-pasar tradisional yang menjadi titik fokus petugas untuk mensosialisasikan regulasi tersebut.

"Sudah ada beberapa pasar yang kita datangi. Misalnya Pasar Sederhana dan Kalindo. Kita tempel selebaran dan bagikan masker," tambahnya.

Terakhir, Ia berharap agar dengan waktu sosialisasi yang diperpanjang ini masyarakat bisa benar-benar mengerti dengan sanksi, apabila tidak menjalankan protokol kesehatan.

"Jadi jika nanti ditindak, tidak ada lagi alasan warga lagi karena semua sudah kami anggap mengerti," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi, yang coba dikonfirmasi terkait revisi aturan tersebut belum memberikan jawaban.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Akan Tracing 21 Karyawan Lumbung Pangan Jatim yang Positif Covid-19