Sonora.ID - Pada masa periode kedua Presiden Joko Widodo, pihaknya mengeluarkan kebijakan yang dianggap besar bagi banyak masyarakat Indonesia.

Pasalnya, kebijakan tersebut adalah memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Berbagai rencana sudah dirancang oleh Presiden Jokowi beserta dengan orang-orang yang ditunjuknya untuk menggarap proyek tersebut.

Baca Juga: Meski sedang Hadapi Pandemi, Menpan RB: PNS akan Dipindahkan ke Ibu Kota Baru

Namun, karena adanya pandemi virus corona ini, banyak kebijakan atau rencana yang tidak bisa dijalankan tepat waktu, salah satunya adalah pemindahan Ibu Kota tersebut.

Dikutip dari berbagai sumber, menyatakan bahwa proyek ini akan ditunda karena fokus pemerintah saat ini kepada virus corona, vaksin, dan perbaikan perekonomian masyarakat dan negara.

Hal tersebut pun disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal yang menyatakan bahwa pemerintah harus fokus pada anggaran penanganan wabah dan pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Pantau Gerbang Ibu Kota Baru, DPRD Kalsel Kunjungan Kerja ke Kaltim

“Kalau dipecah dengan proses pemindahan Ibu Kota, anggaran yang dibutuhkan kita tahun tidak sedikit, sedangkan penanggulangan wabah dan pemulihan eknomi juga butuh dana yang sangat banyak,” jelasnya.

Bicara senada dengan hal itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pembangunan gedung-gedung di Ibu Kota Negara (IKN) baru harus ditunda hingga Indonesia menemukan solusi atas pandemi Covid-19 ini.

“Kami jadikan pemulihan dan penanggulangan pandemi ini sebagai prioritas,” ungkapnya.

Baca Juga: Meski Pandemi, Bappenas Pastikan Pemindahan Ibu Kota Tetap Berjalan

Pasalnya, pihaknya juga menyatakan bahwa proyek pemindahan ibu kota ini memakan biaya yang tidak sedikit, iatu sekitar USD 33 miliar.

Suharso menyatakan bahwa agenda peletakan baru pertama kemungkinan akan ditunda hingga tahun 2022 atau bahkan 2023 yang akan datang.

Sedangkan, proses pembangunan istana negara dan bangunan lainnya awalnya direncanakan dimulai pada tahun 2021.

Baca Juga: Banyak Pihak Tak Setuju Ahok Pimpin Ibu Kota Baru, PPP: Tentu Wajar Saja