Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa pihaknya belum melihat strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat pandemi, dan justru malah membahas omnibus law.

"Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat covid-19 dan resesi ekonomi. Mereka seolah-olah tutup mata dengan adanya ancaman PHK yang sudah di depan mata, tetapi yang dilakukan justru ngebut membahas omnibus law," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Senin (24/8/2020).

Baca Juga: Yandri Susanto Sebut DPR Telah Mendengar Masukan Mengenai RUU Cipta Kerja

Said Iqbal menginginkan agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari draf RUU Cipta Kerja. Menurut dia, hal itu bisa jadi salah satu solusi bagi pemerintah dan DPR jika mau segera mengesahkan RUU Cipta Kerja.

"Pandangan serikat buruh, sebaiknya klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja bila memungkinkan apabila 10 klaster lain ingin cepat-cepat diselesaikan, disahkan," ujarnya.

Said mengatakan, serikat buruh mendukung pembahasan klaster lainnya yang dapat mempermudah masuknya investasi asing ke Tanah Air.

Baca Juga: Sufmi Dasco Pastikan Tak Ada Pengesahan RUU HIP & RUU Omnibuslaw Jadi Undang-undang

TERKINI

40 Contoh Soal UAS PKN Kelas 8 Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban

25 November 2024 14:00 WIB

Research Week 2024 Ajang Apresiasi Kinerja Dosen Untar

25 November 2024 13:53 WIB

Sebanyak 251 Organisasi Berpartisipasi Dalam SNI Award 2024

25 November 2024 13:36 WIB

PLN Rampungkan Pembangunan SUTT 150 kilovolt (kV) Kendawangan-Sukamara

25 November 2024 13:31 WIB