Makassar, Sonora.ID - Bakal Calon Wali Kota Makassar, Danny Pomanto merespon rencana mutasi yang akan dilakukan Pemerintah Kota setempat.

Menurutnya, sudah ada indikasi penjabat saat ini memiliki orientasi politik kepada pasangan calon tertentu.

"Indikasinya banyak, bagaimana bisa petugas kebersihan pakai kaos paslon tertentu kalau tidak disuruh atasannya, ujar Danny disela-sela penyerahan rekomendasi partai gelora, di Jl Pelita, Rabu (26/8/2020).

Baca Juga: Jelang Pilkada 2020, Pj Wali Kota Makassar Usulkan Mutasi Pejabat

Sebelum mengeluarkan tudingan, Danny mengingatkan ASN dan penyelenggara pemilu untuk tidak menyalahgunakan hak dan kewenangannya.

"Saya harap 4 paslon yang bertarung nanti bisa fair. Utamakan gagasan. ASN harus netral termasuk penyelenggara. Ini yang perlu dikawal,"

Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin sebelumnya berencana melakukan mutasi pejabat dalam waktu dekat. Menariknya, mutasi bakal dilakukan jelang Pilkada 2020.

Baca Juga: Pemkot Makassar Bakal Segera Hadirkan Bus Gratis, Ini Rutenya

Rencana tersebut dibenarkan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Basri Rakhman.

Basri menyebut mutasi pejabat sudah diusulkan Pj Wali Kota Makassar ke gubernur dan sisa menunggu jadwal pelaksanaan.

“Pak wali itu sudah usulkan, minta ke gubernur,” kata Basri kemarin.

Mutasi jabatan dimaksudkan untuk mengisi jabatan yang lowong, termasuk lelang 11 jabatan untuk mengisi eselon dua.

Diantaranya Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kearsipan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang dan Dinas Pendidikan.

Selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Kepala Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Sekretaris Dewan DPRD Makassar.

Mutasi juga dilakukan untuk pejabat Eselon III .

Baca Juga: Rawan Kebakaran, Pj Wali Kota Makassar: Mainkan Listrik Penyebabnya

“Kalau eselon II, lelang. Kalau staf biasa, seperti eselon III, IV, tidak perlu lelang tapi tetap harus minta izin ke Kemendagri. Karena kalau eselon II rotasi, harus job fit. Kalau eselon III, IV, sepanjang diizinkan, tidak masalah,” jelas Basri.

Lanjut, Basri menjelaskan setiap wali kota yang sudah di definitikan maupun wali kota yang sifatnya sementara dalam hal ini penjabat (Pj) bisa menggunakan kewenangannya untuk melakukan penggantian pada jabatan yang dimaksudkan itu.

“Saya tidak bisa mengatakan kewajiban, tapi kewenangan. Maksudnya termasuk semua bidang sektor SDM,” bebernya.

Basri juga tak menampik rencana penggantian beberapa jabatan Eselon III dan IV yang ditempati lurah dan camat, meski begitu sejauh ini Basri mengaku belum mendapat perintah.

“Belum final perintah itu. Orang kan bisa saja ngomong tapi untuk sementara belum ada perintah,” kuncinya.

Baca Juga: Nurdin Abdullah Tunggu Kesiapan Kepsek Terapkan Sekolah Tatap Muka