Celah ini muncul karena pangkalan diperbolehkan untuk menjual ke pengecer, jika para penerima subsidi sudah terlayani semua dan ada sisa tabung.

"Secara bisnis, ketika lebihan, Pemko tak ada kewenangan untuk menahan pangkalan menjual lebihan ke pengecer," bebernya.

Doyo pun mengakui, Pemko tak bisa bertindak terlalu jauh untuk melarang pangkalan menjual sisa gas ke luar. Sebab jika itu dilakukan, dia meyakinkan bakal muncul masalah baru.

Baca Juga: Jelang Idul Adha, Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman

"Ini memang jadi persoalan. Ketika Pemko terlalu saklek, yang teriak tak lagi warga, tapi pengkalan," jelas Doyo.

Dari analisa Doyo, celah penjualan ke pengecer inilah asal masalah melonjaknya harga gas di pasaran yang saat ini dikeluhkan warga.

"Resikonya ketika ke tangan pengecer, dijual lagi ke warung-warung, sehingga harganya berlipat hingga tembus Rp 40 ribu," bebernya.

Baca Juga: Bantu Dapur Umum Korban Longsor Palopo-Toraja, Pertamina Salurkan Sembako Hingga LPG

Melihat kondisi ini, Pemko pun tak bisa berbuat banyak.

Doyo hanya bisa meminta kesadaran dari warga yang mampu untuk tak memakai gas bersubsidi dan mengimbau warga mampu untuk menggunakan gas 5 kg atau lebih.

"Namun imbauan itu kan sampai ke tingkat operasional siapa yang bisa menjamin. Kecuali imbauan itu langsung ada sanksi dari Tuhan. Mulutnya langung bengkak (kalau pakai yang subsidi). Kan imbauan tak begitu," pungkasnya.

Baca Juga: Akses Jalan Palopo-Toraja Terputus, Pertamina Pastikan Pasokan BBM & LPG Aman