Banjarmasin, Sonora.ID - Harga gas elpiji 3 kilogram tabung melon yang kembali meroket di Banjarmasin mendapat tanggapan dari Pemerintah Kota.

Harganya di pasaran yang tembus Rp 40 ribu per tabung, tentulah sangat tidak manusiawi.

Naiknya harga gas bersubsidi hingga berkali-kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp17.500 ini rupanya bukanlah cerita baru. 

Persoalannya seolah jadi momok yang tak pernah terselesaikan, padahal berbagai cara sudah ditempuh Pemko Banjarmasin untuk mengatasinya.

Baca Juga: Harga Tabung Melon Kembali Melonjak, Oknum Pedagang Diduga 'Bermain'

Yang paling baru dilakukan, Pemko sudah membuat regulasi untuk menerapkan distribusi secara tertutup. 

Bagi warga yang betul-betul berhak menerima subsidi, seperti warga miskin dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) diberikan 'kartu sakti', yang berfungsi untuk mendapat pelayanan prima dan kestabilan harga dari pangkalan.

Pemegang kartu harus diprioritaskan untuk dapat membeli gas sesuai HET.

Kendati sudah dilakukan pendistribusian tertutup, faktanya masih ada saja keluhan dari warga terkait tinggi harga gas di pasaran dan juga kelangkaan yang kerap terjadi.

Baca Juga: Jelang Tahun Baru Islam 2020, Stok BBM dan LPG di Sumbagsel Aman

Menanggapi persoalan ini, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Doyo Pudjadi mengklaim bahwa keluhan itu datang dari mulut warga yang memang tak berhak menerima subsidi.

"Hingga saat ini belum ada bukti yang mengeluh itu dari warga penerima subsidi. Artinya yang mengeluh dil uar yang menerima kartu. Dengan kata lain mereka yang tak berhak menggunakan elpiji bersubsidi," ujar Doyo kepada SMART FM Banjarmasin.

Sebab menurutnya, distribusi tertutup yang sudah dilakukan Pemko bekerjasama dengan Pertamina dan para pemilik pangkalan, sudah dinilai cukup efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga: 13 Desa di Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan Masih Sulit Akses BBM dan Gas LPG

Sebab penyusunannya disesuaikan dengan basis data terpadu (BDT) yang ada di dinas sosial.

"Kalau yang ngeluh pemegang kartu akan kami tindak segera. Kami sudah mewanti-wanti pangkalan untuk benar-benar melayani. Kalau tidak mohon maaf kami akan koordinasi dengan Pertamina untuk distop karena tak mentaati perjanjian," katanya.

Kendati demikian, Ia tak menampik memang ada celah permainan bisnis gas bersubsidi ini oleh para mafia, yang akhirnya berdampak pada lonjakan harga jual di tingkat pengecer.

Baca Juga: Sempat Terputus, Distribusi BBM dan LPG di Luwu Utara Kembali Normal

Celah ini muncul karena pangkalan diperbolehkan untuk menjual ke pengecer, jika para penerima subsidi sudah terlayani semua dan ada sisa tabung.

"Secara bisnis, ketika lebihan, Pemko tak ada kewenangan untuk menahan pangkalan menjual lebihan ke pengecer," bebernya.

Doyo pun mengakui, Pemko tak bisa bertindak terlalu jauh untuk melarang pangkalan menjual sisa gas ke luar. Sebab jika itu dilakukan, dia meyakinkan bakal muncul masalah baru.

Baca Juga: Jelang Idul Adha, Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman

"Ini memang jadi persoalan. Ketika Pemko terlalu saklek, yang teriak tak lagi warga, tapi pengkalan," jelas Doyo.

Dari analisa Doyo, celah penjualan ke pengecer inilah asal masalah melonjaknya harga gas di pasaran yang saat ini dikeluhkan warga.

"Resikonya ketika ke tangan pengecer, dijual lagi ke warung-warung, sehingga harganya berlipat hingga tembus Rp 40 ribu," bebernya.

Baca Juga: Bantu Dapur Umum Korban Longsor Palopo-Toraja, Pertamina Salurkan Sembako Hingga LPG

Melihat kondisi ini, Pemko pun tak bisa berbuat banyak.

Doyo hanya bisa meminta kesadaran dari warga yang mampu untuk tak memakai gas bersubsidi dan mengimbau warga mampu untuk menggunakan gas 5 kg atau lebih.

"Namun imbauan itu kan sampai ke tingkat operasional siapa yang bisa menjamin. Kecuali imbauan itu langsung ada sanksi dari Tuhan. Mulutnya langung bengkak (kalau pakai yang subsidi). Kan imbauan tak begitu," pungkasnya.

Baca Juga: Akses Jalan Palopo-Toraja Terputus, Pertamina Pastikan Pasokan BBM & LPG Aman