Makassar, Sonora.ID - Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional.

Demikian juga pemerintah daerah, yang tengah fokus untuk meningkatkan derajat kehidupan perempuan.

Namun, beberapa permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan perempuan, perlu penanganan yang lebih serius. Butuh sinergi dan kerjasama multipihak.

Baca Juga: Banyak Terjadi, Waspada Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO

Hal itu disampaikan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam sambutan virtualnya pada Konferensi Perempuan Timur (KPT) 2020.

Nurdin tak menampik bahwa hingga kini masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, kemiskinan perempuan, dan perkawinan di bawah umur.

"Salah satunya dengan adanya Rencana Aksi Daerah (SDG,s) Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat mengatasi permasalahan stunting, perkawinan usia anak, kematian ibu, kematian bayi, kekerasan terhadap perempuan dan permasalahan lainnya terkait isu kesetaraan gender dan inklusi di Sulawesi Selatan," ujar Nurdin.

Baca Juga: Anggap Tak Ada Cewek Matre, Deddy Corbuzier: Matre Itu Sifat Bukan Gender

Demikian juga upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas perempuan di ruang publik harus terus dilakukan.

Nurdin menuturkan,kebijakan pembangunan berkeadilan gender dan mendapat dukungan multipihak dapat mengatasi kesenjangan gender yang terjadi selama ini.

Sementara, Ketua Panitia Bersama KPT 2020 Lusia Palulungan menyebutkan, tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di bagian Timur, secara langsung telah meningkatkan kerentanan perempuan terhadap beragam bentuk kekerasan. Kondisi ini memburuk di masa pandemi Covid-19, dimana kerentanan perempuan semakin meningkat.

Baca Juga: APBD-Perubahan 2020 Kota Makassar, Difokuskan Untuk Pemulihan Ekonomi

"Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi dan diperburuk dengan sulitnya pelaporan dan penanganan. Begitu pula dengan angka kemiskinan yang meningkat signifikan sebagai salah satu dampak dari pandemi," imbuh Lusia.

Pihaknya berharap, KPT 2020 dapat menjadi wadah untuk saling belajar, menyerap serta mereplikasi praktik baik dari berbagai pihak.

Mulai dari komunitas, pemerintah, parlemen dan swasta, untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Pemerintah Kota Makassar Berencana Swab Massal Kelurahan Ini