Sonora.ID - Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 tinggal menghitung bulan saja.

Berbagai persiapan pun sudah intens disiapkan oleh berbagai pihak terkait.

Meski demikian, nyatanya banyak orang di luar sana yang merasa takut dengan adanya penyelenggaraan pesta rakyat di tengah pandemi ini, terlebih kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah kian masif penyebarannya.

Dalam wawancara pagi bersama Dirjen Bina Administrasi dan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Safrizal mengatakan pihaknya telah mengkaji dengan mensurvei ke beberapa ahli dalam dan luar negeri terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut 95 Persen Kader Golkar Diusung di Pilkada 2020

Dalam survei tersebut, dirinya mengatakan banyak negara-negara luar yang terpaksa menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi.

Hal ini karena belum pastinya wabah mematikan ini akan berakhir.

“Sebenarnya pelaksaanaan Pilkada di bulan Desember ini sudah ditunda, seharusnya bulan September. Dengan beberapa penghitungan dan perkiraan semua kesiapan maka di Pilkada yang semula di bulan September kita undur ke Desember” ucap Safrizal.

Baca Juga: PKS Beri SK Dukungan Paslon Pilkada di Kalsel, Ini Daftar Resminya

Adapun pelaksaan Pilkada 2020 yang telah ditetapkan di tengah pandemi ini akan bersifat ketat terhadap protokol kesehatan.

Dalam kampenye misalnya, pihaknya meminta kontestan untuk membatasi massa sekitar 50 – 100 orang saja, itu pun harus melakukan jaga jarak.

“Kalau pemilu biasa kampanye bebas dihadiri oleh ribuan orang, tapi untuk pilkada di era pandemi ini jumlah peserta di batasi.”

“Kemendagri mengusulkan paling banyak 50 orang saja, tapi kelihatannya akan diputuskan paling banyak kira-kira 100 orang paling banyak dengan jaga jarak,” ucapnya.

Baca Juga: 71 Hari Cuti Pilkada, Ibnu Sina Bakal Tanggalkan Fasilitas Negara

Safrizal membeberkan, pada hari Pilkada 2020 nanti seluruh penyelenggara dan para peserta wajib menggunakan masker.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) pun diwajibkan untuk menyediakan tempat mencuci tangan.

“Selain itu, elemen terkait juga diwajibkan untuk menjaga jarak, untuk TPS yang biasanya 800 orang untuk satu TPS sekarang dikurangi hanya menjadi 500 sampai 600 saja,” ucap dia.

Baca Juga: Jelang Pilkada, Kandidat Lain Mulai Membandingkan, Risma Malah Berbagi Strategi Keberhasilan Membangun Surabaya

Lantas apakah Komisis Pemilihan Umum (KPU) benar-benar telah siap untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah pandemi?

Jika dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM), Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Arief Budiman membeberkan SDM untuk melakukan Pilkada 2020 dirasa sudah siap.

“Dari struktur hingga PPDP pemilu itu sudah siap semua,” ucapnya.

Baca Juga: Jelang Pilkada, Kandidat Lain Mulai Membandingkan, Risma Malah Berbagi Strategi Keberhasilan Membangun Surabaya

Indeks lain seperti regulasi dan anggaran pun sudah siap.

Hanya saja, dari segi penyiapan anggaran ini masih ada yang diproses.

“Beberapa daerah masih melakukan proses anggaran. Dari anggaran APBD sampai dengan Sabtu 29 Agustus kemarin itu masih ada 236 daerah yang sudah 100 persen ditransfer anggarannya ke  KPU. Jadi masih ada sekitar 34 daerah lagi yang transfernya belum 100 persen,” jelasnya.

Namun secara singkat, Arif meyakinkan jika SDM, regulasi dan anggaran yang sudah ditransfer saat ini, kegiatan Pilkada 2020 masih bisa berjalan.

“Berdasarkan schedule dan tahapan-tahapan yang kita susun mudah-mudahan semua bisa bisa dipatuhi, diimplematikan dan bisa dijalankan dengan lancar,” tandasnya.

Baca Juga: Pilkada Saat Pandemi, KPU Kalsel Diminta Tetapkan Aturan yang Jelas