Makassar, Sonora.ID - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar berencana menghadirkan bus wisata gratis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Mario Said mengatakan, upaya modifikasi kendaraan sampah segera dilakukan. Sesuai perintah Pj Walikota, Rudy Djamaluddin.

"Kalau rencananya Pimpinan dia menginginkan truk sampah itu kapasitas bisa lebih banyak dibandingkan yang sekarang, maka sistemnya dia press. Sebenarnya sudah ada pengenalannya, sudah ada di perlengkapan, mungkin itu yang mau diperbanyak," kata Mario saat dihubungi, Senin (31/08/2020).

Baca Juga: Pemkot Makassar Usulkan Rp 8.400 Pegawai Honorer Dapat Subsidi Rp 600 ribu

kekhawatiran terkait tak layaknya kondisi kendaraan truk sampah untuk memuat manusia tetap ada. Pihaknya pun akan mengeceknya terlebih dahulu.

Mario menyakini truk Tangkasaki yang umumnya digunakan mengangkut sampah memiliki kondisi yang layak. Rencananya, sebanyak 3 truk sampah akan dimodifikasi.

"Saya kira pasti dilihat memang kondisi mobil sampah yang bagus, kan mobil sampah yang Tangkasa itu kan lumayan bagus. tapi itu mungkin itu baru mau dicoba dulu 3 dulu," paparnya.

Sementara itu, kapasitasnya pengangkutan untuk manusia sendiri. Truk sampah bisa mengangkut sekitar 20 orang. Apalagi, menurutnya, bisa lebih banyak jika fasilitas untuk penumpang yang berdiri pun disediakan.

"Kapasitasnya kalau bus bus 3/4 kan paling 22-24, begitu truk sampah, sekitar itu, tapi kan ada yang duduk, ada yang berdiri kalau memang begitu," imbuhnya

Menurutnya, kapasitas truk sampah yang lain bisa memuat sampah lebih dengan dengan sistem press. Dengan itu, sebagian truk sampah yang ada akan diperuntukkan jadi bus wisata.

Baca Juga: Disdukcapil Makassar Kembali Buka Layanan Tatap Muka, Ini Alasannya

"Karena kalau saya tidak salah, truk sampah yang ada sekarang, jika kebutuhannya 1 kali, itu sebenarnya bisa 5 kali, karena bisa di press ki di dalam sampahnya," bebernya.

Sementara untuk penyediaan bus wisata lainnya, Mario menyebutkan terdapat 2 kendaraan bantuan. Ini berasal dari Pemprov Sulsel yang didapatkan bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Mungkin ada dulu 2, dari provinsi. Bukan Damri, ada bantuan dari kementerian, bukan BRT karena BRT itu Damri. Ini langsung dari kementerian,"pungkasnya.