Sonora.ID - Jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak, partai-partai pengusung mengumumkan nama-nama yang akan menjadi pasangan calon yang maju pada Pilkada serentak tersebut.
Termasuk di antaranya adalah Puan Maharani yang duduk sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Politik, mengumumkan paslon Gubernur dan Wagub untuk Sumatera Barat.
Dalam kesempatan tersebut Puan berharap agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
Baca Juga: Kalahkan Puan Maharani, Elektabilitas Giring Ganesha Masuk 10 Besar!
Ungkapan tersebut pun dianggap atau dinilai meremehkan nasionalisme warga Sumatera Barat, sehingga banyak pihak yang kemudian meminta Puan untuk meminta maaf atas pernyataan tersebut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Risza yang menyikapi ungkapan dari Ketua DPR RI tersebut.
Handi meminta Puan untuk mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat.
Baca Juga: DPR RI Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja dengan Hati-hati & Transparan
“Kami meminta kepada Mbak Puan untuk mencabut pernyataannya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat, khususnya kepada keluarga besar founding father bangsa ini,” ungkapnya tegas dikutip dari Tribun News.
Pihaknya menegaskan kepada Puan dan sebagai pengingat untuk semua orang untuk tidak meremehkan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang untuk melahirkan Pancasila serta berkorban bagi keutuhan NKRI.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Optimis Bisa Terapkan New Normal di Wilayahnya
Terlebih, Handi melihat sosok Puan sebagai Ketua DPR, seakan lupa terhadap sosok pendiri bangsa dan penggagas Pancasila yang berasal dari Sumbar, yaitu Bung Hatta, Sutan Syahril, dan Tan Malaka.
Dengan mengingat akan hal itu, Handi menegaskan bahwa Pancasila lahir langsung dari leluhur masyarakat Sumbar.
“Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami,” ungkapnya yang juga berasal dari provinsi tersebut.
Baca Juga: Bantu Korban Covid-19 di Sumbar, Orang Ini Malah Jadi Korban Penipuan