Sonora.ID - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) diketahui memutuskan untuk menunda rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan proses dukungan pada tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran di tahun 2021 meski proyek ditunda.
Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi. Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold," kata Suharso, Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Baca Juga: Meski sedang Hadapi Pandemi, Menpan RB: PNS akan Dipindahkan ke Ibu Kota Baru
Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal yang sebesar Rp 1,5 triliun. Besaran usulan pagu untuk 2021 masih lebih rendah dibandingkan anggaran pada tahun ini yang sebesar Rp 1,8 triliun.
Suharso memastikan pemerintah tetap melaksanakan pengerjaan masterplan dan pembangunan infrastruktur dasar di kota-kota sekitar lokasi ibu kota negara di Kalimantan Timur.
"Kita tetap dalam rangka persiapan, dan kita melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan," ungkap Suharso.
Sebelumnya pada Kamis (22/08/2019) lalu Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengungkapkan Provinsi Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru. Meski provinsinya sudah ditentukan, namun Sofyan masih enggan menyebutkan lokasi persis yang dipilih karena belum memastikan ketersediaan lahannya.
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Bukit Soeharto di Semboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kaltim, pada bulan Mei 2019 lalu.
Lokasi tersebut diduga akan menjadi ibu kota negara Indonesia menggantikan DKI Jakarta.
Dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru diperkirakan sebesar 33 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp446 triliun.