Sonora.ID - Mulai Senin (14/9/2020) Pemprov DKI Jakarta kembali memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat.

Dengan adanya PSBB ketat ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mewajibkan perkantoran yang ada di wilayahnya untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Mulai Senin tanggal 14 September kegiatan perkantoran yang non esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah," kata Anies dalam siaran langsung Pemprov DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Baca Juga: Anies Deklarasikan Berakhirnya Paket PSBB Transisi Tahap ke-5

Kembali, hanya ada 11 jenis usaha esensial yang diperkenankan untuk bisa melakukan kegiatan perkantorannya.

Anies menegaskan, WFH bukan berari meliburkan kegiatan perekonomian.

Hanya saja kembali menugaskan warga untuk kembali bekerja dari rumah.

"Bukan kegiatan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantor nya yang di tiadakan. Kegiatan usaha jalan terus kegiatan kantor jalan terus tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi," ucap Anies.

Baca Juga: Makam Pasien Covid-19 Hampir Penuh, Anies Minta Masyarakat Tak Banyak Berspekulasi

Anies memutuskan untuk menarik rem darurat dan menerapkan PSBB ketat lantaran beberapa faktor.

Salah satunya adalah ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh.

Bahkan, jumlah kematian yang tinggi pun membuat keputusan ini kembali diterapkan.

Baca Juga: Kampanyekan Pakai Masker Kain, Anies Justru Kerap Gunakan Masker Bedah

"Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies.  

"Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian Covid-19 di Jakarta, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PSBB Transisi Dicabut, Mulai Senin Depan Perkantoran di Jakarta Wajib Full WFH".