Hal itu dikatakan Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Jabar terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (11/9/2020).

 

"Akibat pandemi ini Pemprov Jabar di tahun 2021 akan fokus pada pemulihan kesehatan, ekonomi, dan sosial," ucap Gubernur. 

 

 

Selain itu, ada juga sembilan prioritas pembangunan yang akan dilakukan tahun depan, yaitu: (1) Akses pendidikan untuk semua; (2) Desentralisasi layanan kesehatan;

 

(3) Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi; (4) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata; (5) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara; (6) Infrastruktur konektivitas wilayah;

 

(7) Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa); (8) Subsidi gratis golongan ekonomi lemah; dan (9) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

 

Gubernur menambahkan, DPRD Jabar juga telah menyepakati tiga kebijakan pembangunan daerah serta program unggulan strategis di 2021.

 

 

“Karenanya saya mengapresiasi pimpinan DPRD beserta anggota (yang telah) menyepakati beberapa hal,” ujarnya.

 

Kebijakan pembangunan daerah yang disepakati pertama terkait pembiayaan tahun jamak untuk enam kegiatan, yaitu pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat, pembangunan simpang tidak sebidang Jalan Dewi Sartika Kota Depok, peningkatan jalan pada ruas jalan Sumadra-Bungbulangan-Sukarame Kabupaten Garut, peningkatan jalan pada ruas jalan Sagaranten-Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi, pembangunan terminal Tipe B di Cikarang Kabupaten Bekasi, dan pembangunan terminal Tipe B di Ciledug Kabupaten Cirebon.

 

Kedua, pinjaman daerah sebesar Rp4,003 triliun lebih yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Anggaran tersebut bersumber dari pinjaman daerah yang akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur air dan sanitasi, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan pusat logistik dan sosial.

 

Ketiga, penambahan kegiatan pada bantuan keuangan untuk mendukung program padat karya, pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan keagamaan, dan penguatan koordinasi wilayah yang dialoasikan pada belanja hibah.

 

 

Menurut Gubernur, untuk mewujudkan kebijakan pembangunan daerah di 2021 itu, perlu terobosan kebijakan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan daerah maupun penerimaan daerah.

 

“Untuk itu, penguatan kebijakan pendapatan daerah akan diarahkan pada upaya peningkatan sektor pajak daerah yang difokuskan pada tax compliance (kepatuhan wajib pajak),” terang Gubernur.

 

Adapun terkait kebijakan pendapatan daerah pada 2021 khususnya untuk penerimaan retribusi daerah, Jabar akan fokus pada jasa usaha, memaksimalkan dividen BUMD, dan penyempurnaan tata kelola aset daerah, serta memanfaatkan kebijakan penerimaan pembiayaan melalui skema pinjaman daerah.

 

 

Sementara soal kebijakan belanja daerah pada 2021, pihaknya akan melakukan 10 prioritas, yaitu: (1) Pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pascapandemi COVID-19; (2) Pemenuhan layanan dasar sebagaimana aturan dan kewenangan daerah, diutamakan bidang pendidikan, kesehatan, pemukiman dan sarana air bersih, sosial, keamanan dan ketertiban;

 

(3) Pengentasan kemiskinan dan penganguran; (4) Pembangunan infrastruktur strategis; serta (5) Penanganan kebencanaan.

 

Selain itu: (6) Pengembangan ekonomi unggulan; (7) Reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan publik; (8) Dukungan kewilayahan melalui bantuan keuangan kabupaten/kota dan bantuan keuangan desa sebanyak 5.312 desa secara reguler; (9) Dukungan terhadap instansi vertikal, lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat dalam bentuk bantuan hibah; dan (10) Belanja sosial diarahkan untuk penanganan aspek kesejahteraan sosial. 

 

 

Dalam rapat paripurna kali ini, Gubernur juga menuturkan rancangan ikhtisar anggaran di 2021, antara lain pendapatan daerah sebesar Rp41,408 triliun, belanja daerah sebesar Rp44,168 triliun, pembiayaan daerah sebesar Rp2,760 triliun, dan volume APBD di angka Rp44,268 triliun.

 

Khusus untuk pengadaan barang dan jasa, lanjut Kang Emil, pihaknya akan melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa untuk seluruh kegiatan yang bersumber dari APBD.

 

Perencanaan pengadaan akan dilakukan bersama-sama dengan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah setelah nota kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 ditandatangani bersama.

 

“Harapannya dengan percepatan ini maka seluruh proses pengadaan barang jasa dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi daerah,” tutupnya.