Sonora.ID - Wasekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade turut angkat suara terkait pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok soal keburukan PT Pertamina (Persero).

Andre Rosiade dalam unggahan Twitter miliknya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Ahok.

Pak Presiden @jokowi yg sy hormati, setelah melihat kinerja & perilaku saudara @basuki_btp sbg Komut @pertamina . Sy usulkan ke pak @jokowi & pak Menteri @erickthohir utk mencopot saudara BTP dr jabatannya krn menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yg bersangkutan juga biasa2 saja.

— Andre Rosiade (@andre_rosiade) September 15, 2020

"Pak Presiden @jokowi yg sy hormati, setelah melihat kinerja & perilaku saudara  @basuki_btp sbg Komut @pertamina. Sy usulkan ke pak @jokowi & pak Menteri @erickthohir utk mencopot saudara BTP dr jabatannya krn menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yg bersangkutan juga biasa2 saja." tulis Andre Rosiade, Selasa (15/9/2020).

Baca Juga: Ahok Usul Agar Kementerian BUMN Dibubarkan, Kenapa?

Andre Rosiade dalam cuitannya menilai bahwa pernyataan Ahok soal BUMN ini membuat kegaduhan.

Padahal, menurut Andre, kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) biasa-biasa saja.

Sebelumnya, Ahok selaku Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) membuat pernyataan yang disebutnya keburukan Pertamina.

Dikutip dari Tribunnews.com, Ahok awalnya menyebutkan tugasnya di Pertamina adalah sebagai seorang eksekutor.

"Saya ini seorang eksekutor, bukan pengawas sebetulnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya ibarat neraka lewat, surga belum masuk," katan Ahok.
Lebih lanjut, Ahok menyarankan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja.

Hal tersebut, kata dia, dikarenakan banyak tata kelola perusahaan negara tidak efisien.

Ahok atau BTP secara gamblang menyatakan jika tata kelola buruk ini dirasakannya langsung setelah ia ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

"Kalo lihat Kementerian BUMN itu dibubarkan seharusnya," ujar Ahok.

"Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," lanjutnya.

Ahok melanjutkan jika di Pertamina sendiri, sangat kental dengan lobi-lobi kepada menteri.

Baca Juga: Ahok Berharap Jabatan Dirut Pertamina Bukan dari Perusahaan BUMN Lain

Bahkan, kata Ahok, sebagian besar komisaris di BUMN adalah titipan dari kementerian-kementerian.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga," kata Ahok.

"Jadi direksi-direksi semuanya main lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kemeterian," ungkapnya.

"Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina dulu naik pangkat mesti pakai Pertamina Reference Level (PRL)," kata Ahok menjelaskan.

"Jadi orang mesti kerja sampai Senior Vice President (SVP) itu bisa 20-an tahun ke atas. Saya potong. Semua mesti lelang terbuka," tegasnya.