Sonora.ID - Tahun 2020 ini mengalami banyak perubahan dalam segala sektor kehidupan masyarakat, berbagai rencana yang sudah matang pun harus terpaksa ditunda.

Pasalnya, pandemi virus corona yang masih menyerang Indonesia, mengharuskan semua pihak untuk lebih mengutamakan keselamatan masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu latar belakang Jusuf Kalla menyarankan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di tahun 2020 ini untuk ditunda terlebih dahulu.

Baca Juga: Sandiaga Uno Jadi Tim Sukses Menantu Jokowi di Pilkada Medan

Berbeda dengan hal tersebut, dikutip dari Kompas.TV, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa belum ada kepastian terkait dengan berakhirnya pandemi ini.

Sehinga, penundaan Pilkada justru dinilai akan menciptakan ketidakpastian yang baru, di tengah kondisi pandemi saat ini.

Pihaknya menyataka bahwa walaupun ancaman pandemi masih berlangsung, tetapi agenda Pilkada serentak tidak bisa ditunda.

Baca Juga: Pilkada Saat Pandemi Covid-19, Berharap Tidak Muncul Klaster Baru di Bali

“Penundaan Pilkada di tengah pandemi ini akan menciptakan ketidakpastian baru, mengingat kepala daerah akan berakhir pada Februari 2021,” ungkapnya.

Ditambah lagi, Hasto menyatakan bahwa setiap pemimpin harus mendapatkan mandat dari rakyatnya untuk menjalankan pemerintah dengan legalitas yang sah.

Maka dari itu, apa bila Pilkada ini ditunda, maka kepada daerah harus diisi posisinya oleh Pelaksana Tugas atau Plt.

Baca Juga: PSBB Diperketat, KPU Izinkan Kandidat Pilkada 2020 Gelar Konser Musik

Sedangkan, pada masa krisis seperti ini, tidak boleh ada jabatan politik yang diisi oleh Plt.

“Pilkada yang dijalankan pada 9 Desember ini justru memberikan kepastian agar adanya pemimpin yang kuat, adanya pemimpin yang punya program pencegahan Covid yang kemudian dipilih rakyat. Mereka calon pemimpin akan memahami seluruh skala prioritas untuk rakyat yang tengah menghadapi pandemi,” sambungnya.

Hal ini juga bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 sedang dalam tingkat darurat, maka pihaknya meminta agar Pilkada serentak ditunda.

Baca Juga: DPS Pilkada Makassar 2020, Paling Banyak adalah Pemilih Perempuan