Sonora.ID - Beredar kabar yang menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melakukan penyederhanaan kurikulum.
Namun, yang menjadi sorotan masyarakat adalah adanya isu yang menyatakan bahwa mata pelajaran sejarah akan menjadi salah satu mata pelajaran yang ditiadakan di SMK.
Bahkan, sejarah menjadi mata pelajaran pilihan atau tidak wajib untuk siswa yang duduk di bangku SMA.
Baca Juga: Nadiem Makarim Bagikan Pulsa, Fahri Hamzah: Ayo Cerdas Dikit!
Hal ini membuat banyak masyarakat tidak terima karena sejarah merupakan salah satu cara untuk memunculkan jiwa nasionalisme generasi muda.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pun menjelaskan awal munculnya isu tidak benar tersebut.
Pihaknya mengklarifikasi bahwa sejarah merupakan tulang punggung dari identitas nasional seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak mungkin dihilangkan dari kurikulum.
Baca Juga: Untuk Mahasiswa Indonesia yang Selesai Studi di Luar Negeri, Nadiem: Mohon Kembali
Isu ini pertama kali bisa keluar, karena adanya presentasi internal yang kemudian bocor ke masyarakat luas.
“Isu ini keluar, karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak permutasi, puluhan versi berbeda yang sekarang sedang melalui focus group discussion (FGD) dan uji publik,” ungkapnya menjelaskan.
Nadiem pun menegaskan bahwa tidak ada yang menjamin permutasi tersebut akan menjadi keputusan akhir yang diterapkan pada sistem pendidikan Indonesia.
Baca Juga: Dimasukkan ke SKS, Prabowo dan Nadiem Siapkan Pendidikan Militer bagi Mahasiswa
Namun, pihaknya menegaskan bahwa isu dihilangkannya mata pelajara sejarah tersebut adalah tidak benar adanya.
Pasalnya, sejarah memiliki arti penting bagi sebuah bangsa dan keberadaannya signifikan dalam kurikulum pendidikan.
Di sisi lain, Nadiem juga menjamin tidak aka nada penyederahaan kurikulum hingga tahun 2022 yang akan datang.
“Di tahun 2021 kami akan melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak yang terpilih, dan bukan dalam skala nasional,” sambungnya menjelaskan.