Makassar, Sonora.ID - Pelantikan penjabat sementara (Pjs) untuk 7 Kabupaten di Sulsel yang sedianya dilaksanakan hari ini 25 September harus tertunda. Hal ini dikarenakan Menteri Dalam Negeri belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan tujuh Pjs tersebut.

"Semua orangnya di sini, tinggal kita kukuhkan dan itu lewat virtual besok. Tapi saya sudah mempersiapkan juga PLH, jadi mungkin kita tunjuk Sekda masing masing sebagai pelaksana harian," kata Nurdin Abdullah kepada awak media usai silaturahmi bersama Ketua DPD RI di Rumah Jabatan Gubernur, Jumat malam kemarin.

Nurdin Abdullah mengatakan, saat ini ia masih menunggu SK tersebut karena hari ini sudah harus keluar. Dengan demikian, pengukungan para Pjs dapat dilakukan paling lambat besok 26 September.

Baca Juga: Sesuai Harapan, Danny Pomanto: Nomor Urut Satu Simbol Kemenangan

Sebab masa cuti Kepala Daerah atau petahana yang mengikuti Pilkada serentak 2020 sudah dimulai pada tanggal tersebut. Terlebih, Pemprov sudah mendapatkan petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri terkait status para Pjs tersebut.

"Dari Kemendagri kita tinggal menunggu perintah dari sana, kalau sudah turun persetujuan, surat Keputusan Mendagri segera kita kukuhkan," kata Nurdin Abdullah kepada awak media usai silaturahmi bersama Ketua DPD RI di Rumah Jabatan Gubernur, Jumat malam kemarin.

Menurut Nurdin, seremoni pengukungan para Pjs akan digelar secara sederhana tanpa melibatkan banyak orang, mengingat protokol kesehatan harus diutamakan. Adapun juknis dalam pengukuhan tersebut, Pjs tidak perlu menggunakan pakaian dinas umum melainkan cukup pakaian dinas harian. Aturan lain yang diberlakukan,mereka juga tidak akan menempati rumah jabatan.

"Termasuk merekakan nantinya tidak perlu lagi seperti dulu lagi pakai PDU cukup pakaian dinas harian. Ini juga bukan dalam bentuk pelantikan tapi pengukuhan,"sebutnya

Tak hanya itu, lanjut Nurdin, yang dapat hadir dalam pengukuhan tersebut hanya gubernur dan seluruh Pjs. Sedangkan Forkompinda mengikuti secara virtual. Nurdin juga menuturkan, lokasi pengukuhan yang sebelumnya direncanakan di Baruga Unhas berpindah ke Kantor Gubernur Sulsel.

Baca Juga: PAW Anggota Legislatif yang Maju Pilkada Serentak Jadi Prioritas

"Kali ini sudah lebih diatur. Mungkin yang lalu-lalu mereka merasa seperti bupati, padahal mereka inikan hanya pejabat sementara, makanya ini betul-betul sudah diatur. Mereka tidak di rumah jabatan, mereka nanti dicarikan rumah, makanya tidak diberikan lagi tanda jabatan,” jelasnya.

Sekadar diketahui, tujuh kabupaten yang akan dipimpin oleh Pjs selama Pilkada Serentak yakni Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur dan Gowa.